BONE BOLANGO, iNews.id - Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S Uloli menyatakan keinginannya untuk terus berkontribusi terhadap kaum perempuan, khususnya di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
“Saya sebagai perempuan, saya juga ingin punya kontribusi terhadap kaum saya. Kita tahu sendiri bahwa keterwakilan kaum perempuan di legislatif dan politik secara umum itu sangat minim,” ujar Merlan Uloli pada kegiatan Forum Diskusi Perempuan dan Politik (Perspektif Adat dan Agama) di Rumah Dinas Wakil Bupati Bone Bolango, Selasa (30/5/2023).
Wakil Bupati perempuan pertama di Kabupaten Bone Bolango itu berharap, diskusi tersebut dapat membuka pikiran, membuka hati, dan memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk kaum perempuan. Menurutnya, ketimpangan dan kurangnya peran serta perempuan hingga rendahnya kualitas hidup perempuan secara umum mengakibatkan lambatnya keberhasilan dalam pembangunan nasional.
Kemajuan perempuan sebagai prasyarat peningkatan kualitas manusia Indonesia karena separuh penduduk adalah perempuan. "Jika kualitasnya buruk, maka keseluruhan kualitas manusia rendah," kata Merlan.
Oleh karena itu, lanjutnya, perempuan merupakan bagian keluarga yang menentukan kualitas generasi penerus, potensi perempuan sangat besar harus diberi ruang dan peluang besar agar kontribusinya maksimal. Sebab menurutnya, perempuan dan laki-laki mempunyai potensi pada bidang-bidang yang saling melengkapi.
“Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Buktinya di DPRD Bone Bolango, dari 25 anggota DPRD, hanya satu anggota DPRD perempuan, sehingga dalam proses pengambilan keputusan itu agak bias gender,” ujar Merlan.
Sebelumnya, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bone Bolango Abdul Wahab Hadju dalam laporannya menjelaskan, kegiatan Forum Diskusi Perempuan dan Politik (Perspektif Adat dan Agama) ini bertujuan mewujudkan dan menyukseskan program- program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Selain itu, untuk melihat seberapa besar peran dan fungsi perempuan dalam politik, dan melihat seberapa besar keterlibatan Pemerintah Agama dan adat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. "Kegiatan ini melibatkan 100 orang peserta, dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh budaya, dan organisasi wanita,” kata Wahab Hadju.
Editor : Rizqa Leony Putri
Artikel Terkait