Merespons desakan tersebut, Bupati Ngada menyatakan kesiapannya untuk melakukan evaluasi total. Ia berjanji akan melakukan audit internal agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan memastikan peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matriaji, menilai kejadian ini adalah potret nyata kemiskinan yang membentur tembok biaya pendidikan.
Dia mengingatkan kembali putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 yang menegaskan bahwa pendidikan dasar harus bebas pungutan.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait