JAKARTA, iNews.id - Perum BULOG menonaktifkan enam pegawai terkait dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pemeriksaan internal sekaligus memperkuat pengawasan distribusi beras program pemerintah.
Selain menonaktifkan enam pegawai, BULOG membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satgas ini bertugas memperketat pengawasan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan penonaktifan tersebut merupakan langkah preventif agar proses pemeriksaan berjalan secara independen dan objektif.
“Langkah ini kami ambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik. Penonaktifan ini merupakan langkah preventif agar proses pemeriksaan dapat berjalan secara independen, transparan, dan objektif. Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memastikan setiap pihak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ahmad Rizal.
Dia menyampaikan, seluruh jajaran BULOG telah diinstruksikan untuk memperketat pengawasan distribusi agar program SPHP terlaksana secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengawasan juga mencakup penataan dan evaluasi jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK). BULOG menekankan bahwa seluruh mitra wajib mematuhi ketentuan distribusi dan harga jual serta tidak menyalahgunakan beras yang menjadi bagian dari program pemerintah.
Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi berjenjang, BULOG berupaya mencegah penyimpangan dalam rantai distribusi sekaligus memastikan penyaluran beras SPHP berlangsung transparan dan tepat sasaran.
BULOG menyatakan langkah penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.
Perusahaan juga menyatakan mendukung proses penegakan hukum oleh aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan untuk membantu penanganan dugaan pelanggaran.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait