JAKARTA, iNews.id - Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) terus melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Barat. Baik gempa berkekuatan 6,4 skala richter (SR) Minggu (29/7/2018) maupun gempa 7 SR pada Mingggu (5/8/2018).
Hasil sementara hitung cepat kerusakan dan kerugian akibat gempa itu mencapai lebih dari Rp5,04 triliun. Angka ini masih sementara, hanya berdasarkan basis data pada Kamis (9/8/2018). Mengacu hal itu, dipastikan dampak ekonomi lebih dari Rp5,04 triliun.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, kerusakan dan kerugian itu berasal dari sektor permukiman Rp3,82 triliun, infrastruktur Rp7,5 miliar, ekonomi produktif Rp432,7 milyar, sosial budaya Rp716,5 miliar, dan lintas sektor Rp61,9 miliar.
“Kerusakan dan kerugian terbanyak merupakan sektor permukiman yang kenyataan puluhan ribu rumah penduduk rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah,” kata Sutopo dalam keteranganm tertulisnya, Senin (13/8/2018).
Secara wilayah, kerusakan dan kerugian paling meliputi Kabupaten Lombok Utara yang mencapai lebih dari Rp2,7 triliun. Kabupaten Lombok Barat lebih dari Rp1,5 triliun, Lombok Timur Rp417,3 miliar, Lombok Tengah Rp174,4 miliar, dan Kota Mataram Rp242,1 miliar. Dampak kerusakan dan kerugian ekonomi di Bali masih dilakukan perhitungan.
“Kerusakan dan kerugian ini sangat besar. Apalagi jika nanti data sudah terkumpul semua, maka jumlahnya akan lebih besar. Perlu waktu untuk memulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi di wilayah NTB,” ujarnya.
Dia menegaskan, pemerintah pusat akan terus mendampingi masyarakat dan Pemda NTB. Pendampingan ini bukan hanya saat tanggap darurat saja. Tetapi saat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusat akan terus membantu.
Skala penanganan dampak dampak gempa saat ini sesungguhnya sudah nasional. Artinya kapasitas nasional yang digerakkan untuk penanganan darurat saat ini sudah skala nasional, baik pengerahan personil, anggaran, logistik, peralatan, dan manajerial.
Dia mengungkapkan, BNPB masih terus melakukan pendataan dan perhitungan ekonomi dampak gempa. Nanti saat masa darurat selesai baru akan masuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“BNPB Bersama kementerian/Lembaga dan NGO akan membangun kembali yang lebih baik daripada sebelumnya dengan prinsip build back better and safer. Artinya yang akan kita bangun lagi lebih baik baik dan aman,” katanya.
Diketahui, Lombok merupakan daerah rawan tinggi gempa, maka pembangunan kembali nanti harus sudah mengantisipasi gempa agar saat terjadi gempa lagi, korban, kerusakan dan kerugian dapat lebih sedikit, serta masyarakat lebih aman.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait