Tunjangan Dihapus, Perangkat Desa Lombok Timur Ancam Mogok Kerja

Ramli Nurawang ยท Senin, 06 Januari 2020 - 16:19:00 WIB
Tunjangan Dihapus, Perangkat Desa Lombok Timur Ancam Mogok Kerja
Perangkat Desa Lombok Timur mendatangi gedung DPRD Lombok Timur menuntut SK penghapusan tunjangan dicabut. (Foto: iNews.id/Ramli Nurawang)

LOMBOK TIMUR, iNews.id - Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lombok Timur mendatangi kantor DPRD setempat Senin (6/1/2020) pagi. Mereka mendesak DPRD melalui kewenangannya meminta Bupati Lombok Timur mencabut SK penghapusan tunjangan perangkat desa.

Ketua PPDI Lombok Timur, Hamzah menegaskan akan mogok kerja jika tuntutannya tidak dipenuhi.

"Jika tidak ada kabar dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan, kami PPDI Lombok Timur akan turun aksi dan mogok," ujarnya, Senin (6/1/2020).

BACA JUGA: Jalan Rusak, Sepeda Motor Warga Lebak Ditandu Menuju Posko Pengungsian

Dia juga menuntut agar tunjangan perangkat desa dibayarkan setiap bulan. Karena selama ini pembayaran tunjangan dibayarkan per 2 bulan.

"Dalam amanat undang-undang pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkatnya itu tiap bulan," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, Rumaksi SJ menjelaskan, dana tunjangan yang dihapus dialokasikan untuk menaikan pendapatan perangkat desa.

"Jadi ini pendapatannya itu naik tapi tunjangan itu dihapus. Tunjangannya yang Rp400.000 itu di pindahkan ke pendapatannya Rp300.000. Nah tunjangan hapus," ucap Rumaksi.

BACA JUGA: Jalan Rusak, Sepeda Motor Warga Lebak Ditandu Menuju Posko Pengungsian

Dia memastikan akan meminta bupati untuk mengkaji kembali SK yang sudah diteken. Karena ancaman mogok kerja perangkat daerah bisa menganggu semua sistem perizinan.

"Kalau sampai mereka ini mogok, maka semua urusan ini akan kacau balau. Nah ini kita minta pertimbangan pak bupati di APBD Perubahan," katanya.

Editor : Nani Suherni