Tim Satgas Gabungan Tutup 1.300 Sumur Minyak Ilegal di Batanghari dan Sarolangun

Antara ยท Selasa, 10 Desember 2019 - 16:28 WIB
Tim Satgas Gabungan Tutup 1.300 Sumur Minyak Ilegal di Batanghari dan Sarolangun
Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Operasi Pemberantasan Illegal Drilling yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jambi menggelar razia di lapangan dan menutup sumur-sumur minyak ilegal. (Foto: Antara)

JAMBI, iNews.id – Tim Satuan Tugas (Satgas) Gabungan terdiri atas Kepolisian, TNI, dan pihak terkait lain yang bertugas memberantas illegal drilling di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun telah bekerja sejak 26 November lalu hingga 9 Desember 2019. Tim berhasil menutup sebanyak 1.300 sumur minyak ilegal.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jambi, Kombes Pol Thein Tabero didampingi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Harry Andria mengatakan, tim telah berhasil menutup sebanyak 1.300 lubang sumur minyak ilegal dari 2.500 sumur yang ada.

Tim menutup lubang sumur minyak ilegal tersebut dengan cara manual, yakni dengan memasukkan benda berupa batu, kayu, besi, paku dan alat seadanya. “Penutupan sumur minyak ilegal ini melibatkan sebanyak 170 personel gabungan, yaitu Polri, TNI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Kehutanan, dan ESDM,” kata Thein Tabero di Jambi, Selasa (10/12/2019).

Thei menjelaskan, pada hari pertama penertiban pada 2 Desember lalu, tim telah ditutup sebanyak 220 lubang sumur minyak ilegal. Selanjutnya, pada 3 Desember sebanyak 245, pada 4 Desember sebanyak 225 lobang sumur, dan pada 5 Desember sebanyak 125 lubang sumur. Lalu, pada 6 Desember 150 lubang sumur, 7 Desember 60 lubang sumur, 8 Desember 45 lubang, dan pada 9 Desember sebanyak 75 lubang sumur.

Sementara untuk jumlah seluruh lubang sumur minyak ilegal yang ditutup dari dua lokasi tersebut, yaitu Kabupaten Batanghari sebanyak 1.150 dan untuk wilayah Kabupaten Sarolangun sebanyak 150 lubang sumur.

“Kegiatan selanjutnya, operasi akan ditutup 15 Desember 2019. Nantinya akan dilakukan pemulihan lahan dari Dinas ESDM. Saat ini personel masih berada di lokasi,” kata Thein Tabero.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Harry Andria mengatakan, saat ini Gubernur Jambi telah mengeluarkan SK terkait illegal drilling. Pengaturan SK tersebut, mulai dari sosialisasi sampai penertiban sumur minyak ilegal bekerja sama dengan penegak hukum seperti Polda Jambi, dengan melakukan penindakan.

“Setelah selesai melakukan sosialisasi dan penindakan, maka kita akan melakukan rehabilitasi dan normalisasi lahan. Kami akan mengumpulkan masyarakat agar tidak mengulangi kegiatan ilegal ini serta menjelaskan dampak dari aktivitas illegal drilling,” kata Harry.


Editor : Maria Christina