Tak Terima Tanah Adat Jadi Lahan Waduk, Warga Bentrok dengan Brimob Bersenjata Lengkap

NAGEKEO, iNews.id - Proses pengukuran lahan pembangunan Waduk Lambo di Desa Labolewa, Kecamatan Asesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, NTT berlangsung ricuh, Kamis (23/9/2021). Warga tak terima lahan adatnya akan dijadikan lokasi waduk.

Aksi protes warga berakhir bentrok dengan Brimob bersenjata lengkap. Warga awalnya melakukan aksi protes dan mencoba menghalangi petugas dari Balai wilayah Sungai II serta aparat yang datang untuk melakukan pengukuran lahan.

Baca Juga

Bentrok Ormas dengan Karang Taruna di Bekasi, Pedagang Pasar Panik

Dari adu mulut kemudian menjadi saling dorong antara aparat dengan masyarakat yang tak dapat terhindarkan.

Kejadian ini berawal saat aparat membongkar paksa pagar kayu yang dibuat warga beberapa hari sebelumnya. Hal ini memicu amarah warga hingga berujung bentrokan.

Baca Juga

5 Fakta Bentrokan Debt Collector dan Ormas di Sukabumi, Nomor 3 Ngeri

Maria salah satu warga mengatakan, lokasi ini merupakan lahan adat dan tidak boleh ada pembangunan.

"Kami warga di sini sudah melakukan sumpah adat untuk menolak dibangun lokasi waduk. Namun hari ini mereka datang lagi dan memaksa untuk menerobos masuk," ujarnya, Kamis (23/8/2021).

Baca Juga

Dua Anggota DPRD Jambi Nyaris Bentrok gegara Beda Pendapat di Sidang Paripurna

Menurutnya warga dari awal sudah melakukan penolakan lahan tersebut dijadikan tempat pembangunan waduk.

Baca Juga

Polisi Nyaris Bentrok dengan Warga saat Tangkap Pasutri Pengedar Sabu

"Tanah ini tanah adat. Ini sudah dua kali mereka datang memaksa untuk melakukan pengukuran secara paksa," kata Maria.

Bahkan dia meminta sebagai warga agar Presiden memperhatikan dan mendengar keluhan mereka.

Baca Juga

Gegara Lubang, Kelompok Penggembala dan Nelayan Bentrok hingga Belasan Warga Tewas

"Kami juga berharap agar aparat yang datang ke sini tidak usah bawa senjata lengkap karena kami masyarakat kecil. Kami takut melihat senjata," ucapnya.

"Bapa Presiden tolong lihat kami masyarakat kecil di sini," katanya.

Para warga ini juga menyampaikan tidak menolak pembangunan Program Strategis Nasional. Mereka hanya meminta lokasinya dipindahkan.

"Kami hanya minta jangan di tanah adat. Apa pun yang terjadi kami akan tetap menolak," katanya.

Editor: Donald Karouw