Tak Punya Izin, 7 Kapal Nelayan Asal Tanjungbalai Sumut Ditangkap Polda Riau

Antara · Sabtu, 02 November 2019 - 16:19:00 WIB
Tak Punya Izin, 7 Kapal Nelayan Asal Tanjungbalai Sumut Ditangkap Polda Riau
Ilustrasi kapal nelayan. (Foto: iNews.id)

PEKANBARU, iNews.id – Direktorat Polisi Perairan Polda Riau menangkap tujuh kapal nelayan asal Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kapal tersebut melaut dan menjaring ikan di perairan Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau tanpa dilengkapi surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang diterbitkan Pemprov Riau.

Polisi juga mengamankan tujuh nakhoda kapal, masing-masing Sinyanto (46), nakhoda KM Asahan Jaya; Rahmat (60), nakhoda KM Hasil Bersama; Suhendra (32), nakhoda KM Sean Bersama dan Rusmin (40), nakhoda KM Savio Bersama. Kemudian, Toni (56), nakhoda KM Cahaya Laut; Rustam (40), nakhoda KM Gemilang, dan Mangasa Siregar (41), nakhoda KM Lautan Rezeki.

Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Polisi Perairan Kepolisian Daerah Riau AKBP Wawan mengatakan, kapal-kapal kayu berukuran cukup besar dengan bobot hingga 30 gross tonnage (GT) itu hanya memiliki SIPI yang diterbitkan oleh Pemprov Sumut.

“Izin yang dimiliki kapal-kapal penangkap ikan tersebut hanya berlaku untuk di wilayah perairan Sumut saja,” kata Wawan di Pekanbaru, Sabtu (2/11/2019).

Penangkapan itu merupakan hasil patroli rutin yang dilakukan jajaran Ditpolair Polda Riau di perairan Rokan Hilir. Perairan itu berbatasan dengan Provinsi Sumut dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka.

Wawan mengatakan, penangkapan tujuh kapal berawal saat petugas melakukan patroli pada Kamis petang kemarin. Petugas melihat tujuh unit kapal yang secara bersamaan menjaring di laut Panipahan. Polisi yang curiga dengan aktivitas kapal yang bergerombol itu langsung melakukan pemeriksaan.

“Hasilnya, tujuh nakhoda kapal tidak dapat menunjukkan SIP,” ujarnya.

Polisi langsung menggiring kapal yang telah berlayar sejak beberapa hari dan telah melakukan aktivitas penangkapan ikan tersebut ke Markas Polair Polres Rokan Hilir. Selanjutnya, kapal-kapal itu digiring ke Mako Ditpolair Kota Pekanbaru untuk proses hukum lebih lanjut.

Para nakhoda kapal itu terancam dengan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Editor : Maria Christina

Bagikan Artikel: