Survei: Politik SARA Tak Laku di Pilkada Bangka Barat 2020

Antara ยท Sabtu, 04 Januari 2020 - 14:59 WIB
Survei: Politik SARA Tak Laku di Pilkada Bangka Barat 2020
Ilustrasi Pilkada

BANGKA BELITUNG, iNews.id - Peneliti politik, pemilu dan demokrasi dari Universitas Bangka Belitung, Ranto menyatakan isu politik identitas atau yang biasa disebut politik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) diprediksi tidak akan laku pada Pilkada Kabupaten Bangka Barat 2020.

"Isu politik SARA yang belakangan ini diyakini banyak pihak akan mengancam demokrasi di Bangka Barat menjelang Pilkada 2020 tidak terlalu relevan lagi jika dilihat dalam dinamika politik kekinian," kata Ranto, Sabtu (4/1/2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui survei opini publik pada akhir Oktober dan awal Desember 2019, ada beberapa catatan kritis untuk semua pemangku kepentingan dalam menghadapi perhelatan akbar demokrasi lokal.

"Ada beberapa faktor penentu pilihan politik masyarakat di Bangka Barat menjelang Pilkada 2020," ujarnya.

BACA JUGA: Lima KRI Amankan Perairan Natuna, Seluruh Kapal Asal China Diusir

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, sebanyak 41,1 persen responden berpendapat bersedia dipimpin nonmuslim dan sebanyak 32,2 persen warga Bangka Barat menyatakan dengan tegas bersedia mendukung calon bupati nonmuslim. Kemudian 47,8 persen yang mengaku tidak bersedia mendukung nonmuslim, sedangkan yang tidak tahu dan tidak menjawab sebanyak 20 persen.

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan potensi masyarakat di Bangka Barat yang akan mendukung calon bupati nonmuslim sekitar 42,2 persen.

"Angka tersebut cukup optimis dalam melihat toleransi sikap politik yang ada di Bumi Sejiran Setason, fakta ini diperkuat dengan sikap dan toleransi masyarakat Bangka Barat yang memiliki modal sosial cukup tinggi dalam merespons perbedaan etnisitas yang ada selama ini," katanya.

Menurut publik, 66,1 persen mengaku perbedaan etnisitas tidak merugikan, selanjutnya, 68,3 persen mengatakan keberadaan orang lain bisa dipercaya, bahkan sebanyak 68,9 persen responden cukup yakin membolehkan nonmuslim menghadiri acara peringatan hari besar agama Islam.

"Masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan ketika seorang nonmuslim, yang kebetulan bupati saat ini nonmuslim, hadir di masjid atau dengan nama lainnya," ujar Ranto.

BACA JUGA: Pemprov Kepri Minta Penenggelaman Kapal Ilegal Zaman Susi Dilanjutkan 

Survei dilakukan Ranto bersama tim dengan metode penelitian "survey opini public" yang telah dilakukan pada 29 Oktober 2019 hingga 1 Desember 2019 dengan wawancara tatap muka secara langsung terhadap 180 responden yang merupakan warga Bangka Barat pemilik hak pilih.

"Ini merupakan hasil survei kami yang menggunakan "multistage random sampling" dengan margin of error kurang lebih 4,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen," ucapnya.


Editor : Nani Suherni