Rumah Singgah Soekarno di Padang Dirobohkan, Kemenkumham: Kalau Melanggar Hukum ya Diproses

JAKARTA, iNews.id - Rumah Singgah Presiden pertama Indonesia, Soekarno di Jalan Ahmad Yani Nomor 12 Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) dirobohkan. Atas hal itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham mendorong adanya upaya hukum.

"Jika ini merupakan perbuatan melanggar hukum, ya harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana, Selasa  (21/2/2023).

Baca Juga

Sempat Diruntuhkan, Rumah Singgah Soekarno di Padang Akan Dibangun Ulang

Rumah Singgah Bung Karno yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Padang pada saat itu dengan nama Rumah Ema Idham.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 03 Tahun 1998 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kota Madya Padang.

Baca Juga

Sejarah Sarinah, Mal Pertama RI yang Digagas Soekarno dan Arti Namanya

Sayangnya, kata dia, rumah singgah cagar budaya tersebut kini telah rata dengan tanah akibat kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat tentang perlindungan cagar budaya.

"BPHN menyayangkan dan mengaku prihatin Rumah Singgah Bung Karno tersebut dihancurkan," katanya.

Baca Juga

Sejarah Stadion Gelora Bung Karno yang Dibangun Tahun 1960 atas Usul Soekarno

Apabila tidak ada tindakan hukum, kata dia, maka hal ini akan jadi preseden buruk bagi perlindungan cagar budaya lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.

"BPHN sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim," kata dia.

Widodo berharap semua pihak mengambil langkah-langkah hukum secara tegas, seperti yang dilakukan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Pemerintah kota, dan aparat penegak hukum setempat harus segera mengambil langkah-langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto