Ratusan PSK Karang Dempel Minta Penundaan Penutupan Lokalisasi

Antara ยท Senin, 10 Desember 2018 - 16:30:00 WIB
Ratusan PSK Karang Dempel Minta Penundaan Penutupan Lokalisasi
Aktivitas PSK di Karang Dempel, Kupang. (Foto: Okezone).

KUPANG, iNews.id - Ratusan pekerja seks komersial (PSK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka meminta pemerintah daerah (pemda) menunda dulu penutupan lokasisasi Karang Dempel di Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT.

Koordinator Blok Sederhana, Sri Utami, mengatakan 130 orang PSK yang bekerja di lokalisasi Karang Dempel ini meminta penutupan lokalisasi pada 1 Januari 2019 mendatang, ditunda dulu.

"Kami tidak menolak terhadap rencana penutupan karena sudah merupakan program pemerintah, namun tidak dilakukan secara mendadak," kata Utami kepada wartawan di depan Gedung DPRD NTT, Kota Kupang, Senin (10/12/2018).

Ada empat blok di okalisasi Karang Dempel, yakni blok Sederhana, Bukit Indah, Gading dan Citro. Menurut dia, semua PSK di dalamnya tak ada yang menolak rencana pemerintah itu.

Dia memberikan opsi agar penutupan bisa ditunda hingga 2020 nanti. Hal ini dilakukan agar para PSK bisa memiliki uang yang memadai lebih dulu. Sebab, kondisi ini berdampak pada pendapatan dan masalah ekonomi keluarga para PSK di sana.

"Kami yang bekerja ini merupakan tulang pungung keluarga. Kami bisa membiayai kebutuhan keluarga dari pekerjaan kami selama ini. Kami masih ada tangungan anak sekolah di Jawa," ujar dia.

Jika lokalisasi tetap ditutup pada Januari 2019, kata dia, akan berdampak pada anak-anak mereka yang putus sekolah lantaran minimnya biaya pendidikan. Meski di satu sisi, dia juga mengiyakan bahwa Pemerintah Kota Kupang sudah pernah melakukan sosialisasi penutupan lokasisasi ini.

Utami mengaku kecewa terhadap DPRD NTT yang tidak responsif terhadap kehadiran ratusan PSK ke gedung dewan untuk menyampaikan aspirasinya.

"Mungkin karena kami ini rakyat kecil yang tidak memiliki arti apa-apa sehingga aspirasi kami kurang diperhatikan para anggota DPR. Tidak satupun anggota DPRD NTT yang datang menemui kami," ujar dia.

Editor : Andi Mohammad Ikhbal