Pemerintah Jamin Rehabilitasi Pascagempa Palu Tuntas 2 Tahun

PALU, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla menyebutkan butuh dua tahun untuk merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa disertai tsunami yang menerjang Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sigi, Provinsi Sulawesi Selatan.

"Pemerintah pusat menjamin bahwa ini kita akan tuntaskan dalam waktu dua tahun," kata Jusuf Kalla (JK) saat melakukan kunjungan di lokasi bencana di Kota Palu, Jumat (5/10/2018).

Baca Juga

Terus Bertambah, Korban Jiwa Gempa dan Tsunami Sulteng 1.571 Orang

Menurut JK, sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pasca bencana telah dilaksanakan secara optimal, selain itu saling mendukung satu sama lain untuk sama-sama memulihkan keadaan di Sulteng. Mengenai pendanaan merekonstruksi pascabencana di Kota Palu dan wilayah terdampak, menurut Wapres, pemerintah telah berkoordinasi untuk pemulihan secara cepat daerah yang terkena dampaknya.

"Ini semua yang kita laksanakan sama-sama dengan pemerintah daerah didukung oleh pemerintah pusat baik pendanaan juga BPBD, PU, Dinas Sosial dan pihak terkait, itu kerja bersama-sama mendukung itu,” kata JK.

Baca Juga

Pascagempa, Desa Jono Oge di Sigi Berubah jadi Ladang Jagung

Wapres mengatakan, eloborasi tersebut antara pemerintah pusat dan daerah, ada dua tahap. Yakni tahap darurat bencana dan rehabilitasi dan konstruksi dalam membangun kota dan daerah yang tertimpa bencana. "Kan ada dua tahap. Ada tahap tanggap darurat itu berjalan dua bulan, kemudian kita harus membuat hunian sementara barak-barak bagi semua korban yang kehilangan rumah," katanya.

Kemudian, lanjut dia, dilakukan rehabilitasi serta merekonstruksi rumah-rumah dan bangunan yang mengalami rusak sedang dan berat. "Rumah yang rusak direhap sambil rekonstruksi bersamaan untuk bangunan yang sudah ambruk betul," kata Ketua PMI Pusat ini.

Terkait bagaimana dengan konsep tersebut dan apakah rumah dan bangunan yang rusak ditanggung pemerintah seperti pada pascagempa Lombok, kata dia berbeda kasusnya.

"Kalau di Lombok kan perdesaan, ini di perkotaan beda. Di perkotaan itu ada daerah-daerah padat sekali. Kalau di desa itu, Lombok luas lahannya bisa diatur macam-macam, kalau di sini kecil lahannya jadi mungkin saja bikin kayak bertingkat begitu," ujar JK.

Sedangkan untuk daerah terdampak parah seperti di Balaroa, Kecamatan Palu Barat begitupin di Petobo, Sigi apakah akan direlokasi atau dibangun ulang, Ketua Dewan Masjid Indonesia ini mengemukakan akan sulit dibangun kembali mengingat pemukiman disana dampaknya sangat parah. "Pasti, seperti yang di daerah Balaroa tidak mungkin dibangun disitu," ujarnya.

Untuk soal antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi persoalan di Kota Palu dan sekitar daerah terdampak, JK menyatakan solusinya harus dilakukan secara manual. "Sudah, BBM itu harus pake teknis jaman dulu". Caranya, pakai drum-drum, jangan satu per satu lalu dipasang, baru diisi dua liter perorang untuk kendaraan roda dua," kata menawarkan opsi alternatif.

Editor: Kastolani Marzuki