Pascagempa dan Tsunami, PNS di Palu Mulai Masuk Kantor

PALU, iNews.id – Aktivitas pemerintahan berangsur normal di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, setelah dilanda gempa dan tsunami pada Jumat (28/9/2018) lalu. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai instansi pemerintahan terlihat mulai masuk kantor lagi, Senin (8/10/2018).

Dari pantauan, para ASN mengawali aktivitas di kantor dengan mengikuti apel pagi. Meskipun belum terlihat seperti hari-hari kerja biasa sebelum gempa, kehadiran mereka pada hari pertama masuk kerja ini dapat mengawali normalisasi kegiatan kedinasan harian untuk hari-hari mendatang. Sebelum apel pagi dimulai, mereka saling menanyakan kabar dan keadaan sanak keluarga serta rumah mereka masing-masing.

Baca Juga

Evakuasi Korban Gempa dan Tsunami Dihentikan 11 Oktober 2018

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 21 Desember 2017, jumlah PNS di pemerintah daerah di Sulteng sebanyak 68.530 orang. Sementara formasi Calon PNS untuk tahun ini sekitar 240 orang.

Dari jumlah PNS di Sulteng, sebagian berada di kabupaten/kota yang terdampak gempa, yakni di Kota Palu terdapat Palu 6.849 orang PNS, di Kabupaten Donggala 5.793 PNS, di Kabupaten Sigi 6.266 orang, dan di Kabupaten Parigi Moutong 6.667 orang. Namun, belum ada data resmi berapa jumlah PNS yang menjadi korban gempa.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Hunian Sementara bagi Korban Likuifaksi Gempa Palu

Kehadiran mereka untuk masuk kerja di hari pertama sejak gempa ini berdasarkan instruksi Gubernur Sulteng Longki Djanggola. Seluruh PNS di lingkungan Pemprov Sulteng diminta kembali hadir dan aktif bekerja mulai Senin (8/10/2018).

Dalam surat instruksi tanpa nomor yang ditandatangani Gubernur tertanggal 5 Oktober 2018, Gubernur menginstruksikan PNS hadir dan aktif bekerja seperti biasa melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Gubernur juga menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah lingkup Provinsi Sulteng dan pejabat struktural lainnya, wajib memantau kehadiran PNS. Mereka diminta mengoordinasikan langsung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing serta melaporkan semua perkembangan kepada pimpinan secara berjenjang, sesuai kewenangan.

Selain itu, kepada pejabat pengelola kepegawaian pada perangkat daerah lingkup Provinsi Sulteng, Gubernur menginstruksikan agar segera mendata PNS dan atau tenaga kontrak pada masing-masing perangkat daerah yang menjadi korban wafat pada musibah bencana alam gempa bumi dan tsunami 28 September 2018. Selanjutnya data tersebut dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulteng.

Sementara Kepala Dinas Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CKSDA) Sulteng Saliman Simajuntak saat menjadi inspektur upacara pada apel pagi di instansi itu meminta kepada para PNS agar tegar setelah dilanda gempa dan tsunami. “Kita harus tegar dan saling menguatkan,” kata Saliman.

Saliman mengingatkan agar para ASN harus kembali bekerja untuk membangun daerah tersebut. “Kita harus bisa bangkit kembali,” katanya.

Dia berharap agar para ASN dapat bekerja cepat. Untuk mendukung pekerjaan, sementara para ASN akan bekerja di lapangan tenis belakang kantor CKSDA yang saat ini dalam kondisi rusak parah. “Kita gunakan genset untuk menghidupkan beberapa komputer,” ujarnya.

Menurut Saliman, pekerjaan yang dilakukan hari ini terkait surat-menyurat dan penandatanganan berkas-berkas itu. Mereka juga harus membereskan aset-aset daerah dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda sebelum gempa terjadi.

Saliman dan beberapa ASN lainnya, telah berkantor sejak Kamis (4/10/2018) dengan agenda membersihkan dan mengamankan aset kantor yang masih layak digunakan kembali. “Kamis lalu, saya sudah menandatangani berapa surat, khususnya pembayaran gaji,” kata Saliman.

Sekretaris Dinas CKSDA Sulteng Andi Ruli Djanggola mengatakan laporan sementara, ada dua ASN dinyatakan meninggal dan satu orang masih dinyatakan hilang. Sementara untuk kerusakan bangunan sedang menunggu hasil penelitian dari Satgas Penelitian Bangunan Gedung Negara, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

Editor: Maria Christina