Masyarakat Gugat 2 Perusahaan Tambang Batu Bara di Jambi

Rudi Ichwan ยท Rabu, 19 September 2018 - 20:48 WIB
Masyarakat Gugat 2 Perusahaan Tambang Batu Bara di Jambi
Suasana sidang perdana gugatan class action masyarakat terhadap perusahaan tambang batu bara di PN Sarolangun, Rabu (19/9/2018). (Foto: iNews/Rudi Ichwan)

JAMBI, iNews.id – Masyarakat Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, mengajukan gugatan class action terhadap dua perusahaan pertambangan batu bara di daerah itu, yakni PT Karya Bumi Baratama dan PT Charitas Energi Indonesia. Sidang perdana digelar di Ruang Cakra di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun, Rabu (19/9/2018).

Ketua tim advokasi perwakilan kelompok masyarakat, Doni Martien mengatakan, gugatan masyarakat didasari atas kerusakan lahan perkebunan masyarakat akibat aktivitas pertambangan dua perusahaan batu bara itu. Pasalnya, jarak stockpile batu bara hanya 300 meter dari permukiman warga. Selain itu, pengangkutan batu bara melalui perkebunan masyarakat.

“Jadi pohon karet rusak. Kalau ada hujan, kena cipratan dan kalau sudah kering lengket di batang pohon sehingga pohon karet tidak bisa disadap lagi,” papar Doni yang ditemui usai persidangan.

Dalam tuntutannya, masyarakat meminta kepada perusahaan pertambangan mengganti lahan mereka yang rusak. Hal ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU disebutkan, sebelum menjalankan operasi, perusahaan harus membebaskan terlebih dahulu lahan masyarakat, tidak boleh langsung operasi.

“Selain itu persoalan pencemaran lingkungan juga harus ditanggulangi oleh perusahaan. Karena ketika dia mengajukan izin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) itu kan ada beberapa syarat, apakah syarat itu dipenuhi atau tidak,” paparnya.

Doni menambahkan, sebelum melayangkan gugatan class action di PN Sarolangun, masyarakat sudah tiga kali melayangkan somasi kepada dua perusahaan pertambangan batu bara tersebut. Namun sampai hari ini tidak ada respons positif.

“Seolah-olah dia tidak tahu. Menurut kami tindakan seperti itu kan tidak punya itikad baik. Seharusnya dia menghubungi atau memanggil masyarakat, bagaimana penyelesaiannya,” paparnya.

Selain kepada kedua perusahaan pertambangan, gugatan class action tersebut juga ditujukan untuk Gubernur Provinsi Jambi cq Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, Bupati Sarolangun cq Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah RI cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pemerintah RI cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara.

Sementara itu, sidang class action di PN Sarolangun yang dipimpin Hakim Majelis Philip Mark Soentpiet didampingi dua hakim anggota, yaitu Muhamad Arfan dan Yanda Perima berjalan dengan singkat. Pasalnya hakim menilai banyak tergugat yang belum hadir. Dari enam pihak tergugat, hanya salah satu tergugat yang hadir dalam persidangan, yaitu dari perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun. Sidang akhirnya ditunda sampai tanggal 9 Oktober 2018.

Sebelum menutup sidang, hakim majelis menyampaikan di hadapan persidangan bahwa pihak pengadilan akan memanggil para tergugat sebanyak dua kali. “Jika dua kali para tergugat mangkir, sidang akan segera dilanjutkan,” kata Philip.

Sementara tim advokasi masyarakat, Doni juga meminta agar para tergugat hadir pada sidang mendatang. “Kami harap para pihak tergugat nanti bisa hadir di persidangan berikutnya. Biar bagaimanapun, ini adalah persoalan hukum, bukan lagi persoalan antara warga dan perusahaan,” papar Doni.


Editor : Maria Christina