Kronologi Lengkap Massa Rusak dan Bakar Kantor Bupati Waropen Papua

Chanry Andrew Suripatty ยท Jumat, 06 Maret 2020 - 23:09 WIB
Kronologi Lengkap Massa Rusak dan Bakar Kantor Bupati Waropen Papua
Massa membakar Kantor Bupati Waropen dan sejumlah kantor instansi lainnya. (Foto: iNews/Chanry Andrew Suripatty)

WAROPEN, iNews.idAmuk massa pendukung Bupati Waropen Yeremias Buinei yang merusak dan membakar kantor bupati dan sejumlah kantor instansi serta fasilitas umum membuat panik warga sekitar, Jumat (6/3/2020) pagi. 

Aksi itu diduga buntut dari penetapan status tersangka bupati oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua terkait kasus dugaan gratifikasi senilai Rp19 miliar.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Achmad Mustofa Kamal menjelaskan, kronologi kejadian massa berjumlah sekitar 50 orang tiba di depan Kantor Bupati Waropen pukul 06.05 WIT. Mereka langsung merusak kantor Bupati Waropen, kantor wakil bupati, kantor Badan Keuangan, dan juga kantor-kantor yang berada di lingkungan sekitar.

"Pada pukul 06.10 Wit anggota Polres Waropen yang dipimpin langsung oleh Kapolres Waropen AKBP Suhadak dan juga para perwira langsung menuju ke lokasi kejadian untuk menenangkan masa yang telah merusak kantor bupati dan juga beberapa kantor,” katanya, Jumat (6/3/2020). 

Kamal menuturkan, pada pukul 06.45 wit massa berhasil ditenangkan oleh anggota Polres Waropen dan dikumpulkan di Lapangan Budi Utomo Waren. 

"Usai mendapatkan pejelasan dari Kapolres Waropen, selanjutnya masa langsung membubarkan diri dan kembali ke tempat masing-masing. Atas kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa, kerugian materiil masih dilakukan pendataan oleh personil di lapangan,” ujarnya.

Musthofa mengatakan, saat ini situasi dalam keadaan aman dan kondusif setelah dilakukan negosiasi. “Kami mengimbau kepada pihak-pihak untuk menahan diri atas penetapan Bupati Waropen sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua,” katanya. 

Massa diduga pendukung Bupati Waropen membawa panah saat merusak kantor bupati. (Foto: iNews/Chanry Andrew Suipatty)
Massa diduga pendukung Bupati Waropen membawa panah saat merusak kantor bupati. (Foto: iNews/Chanry Andrew Suipatty)

Kapolres Waropen AKBP Suhandak HS menyesalkan terjadinya perusakan dan pembakaran beberapa gedung pemerintahan. 

Menurut Suhandak, setelah adanya informasi dibeberapa media termasuk media sosial yang memberitakan Bupati Yermias Bisai ditetapkan tersangka oleh Kejati Papua, jajarannya telah mengambil langkah-langkah pengamanan wilayah dengan berjaga-jaga di beberapa titik rawan.

“Sejak informasi tersebut didapatkan, anggota kami sudah dikerahkan untuk berjaga di sekitaran kantor bupati dan beberapa kediaman pejabat pemda. Anggota juga melakukan patroli di seputaran wilayah yang dianggap berpotensi jadi pelampiasan warga yang tidak terima keputusan itu,” kata dia.

Namun kelompok masyarakat tidak terdeteksi masuk ke lokasi kantor dari arah belakang. "Kelompok masa ini melambung kurang lebih sekitar 2 km melalui belakang gunung,” kata AKBP Suhandak HS. 

"Masa Ini datang dari Distrik Wapoga dengan menggunakan kapal kayu atau jolor sekitar pukul 24:00 WIT bahkan ada juga yang menggunakan speed kecil,” kata Suhadak.

Dia menjelaskan, dari aksi masa tersebut sejumlah fasilitas pemerintahan yang dirusak yang berdampak paling parah dan berupaya untuk dibakar yakni Kantor BPKAD dan Kantor Wakil Bupati.

Dia menyebutkan dalam pengamanan dilakukan pengerahan anggota, dan penyelesaiaanya dilakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman terhadap apa yang menjadi latar belakang pengerusakan ini.

Latar belakang terjadinya kerusuhan ini menurut Kapolres Suhadak karena Bupati Yermias ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Papua.

"Hal ini patut diduga dilatar belakangi karena adanya keputusan penetapan dari Aspidsus Kejaksaan Tinggi Papua terhadap Bupati Waropen Yermias Bisai merupakan figur yang didukung oleh masa tersebut,” ungkapnya.

Kapolres menambahkan, kejadian itu ada keterkaitan dengan masalah pelaporan yang sudah lama tentang gratifikasi Rp19 miliar dan juga laporan pencemaran nama baik yang sudah dilaporkan ke Polda Papua.

Mengingat sudah berjalannya tahapan pemilu, Kapolres menyampaikan ke depan akan mengambil langka-langka tegas dengan melakukan proses pidana kepada setiap warga yang melakukan tindakan yang menggar hukum.

"Ke depan kalau ada  massa lagi yang tidak bisa dikendalikan dan sudah berupaya dengan kekeluargaan namun juga tidak bisa menerima, maka kita akan mengambil tindakan tegas dan akan melakukan proses pidana yang dilakukan,” katanya.


Editor : Kastolani Marzuki