KPK Endus Adanya Masalah di Pengelolaan Aset Kepulauan Riau

Antara ยท Senin, 24 Februari 2020 - 15:51 WIB
KPK Endus Adanya Masalah di Pengelolaan Aset Kepulauan Riau
Kantor KPK (Foto:Antara)

RIAU, iNews.id - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) disebut masih mempunyai masalah terkait pengelolaan aset. Hal ini diketahui dari catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, mengatakan beberapa permasalahan aset pemerintah daerah di Kepri antara lain terkait konflik kepemilikan aset antar-pemda, BP Batam, dan BUMN.

"Selain itu, aspek legalitas juga sangat penting. KPK menemukan aset-aset yang bersumber dari hibah bekas BUMN, perusahaan, instansi vertikal atau dari belanja pemda, tidak memiliki bukti kepemilikan," kata Lili saat melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian program koordinasi supervisi pencegahan terintegrasi tahun 2019 di Kepri, Senin (24/2/2020).

Lili menambahkan, kondisi ini meningkatkan potensi penguasaan aset berupa tanah, properti maupun kendaraan dinas oleh pihak ketiga baik perorangan, yayasan ataupun perusahaan.

"KPK juga menemukan pelaksanaan pinjam pakai BMD atau aset pemda yang tidak sesuai dengan ketentuan," kata dia.

Lebih lanjut Lili mengatakan, saat ini KPK mendorong seluruh pemda di Kepri untuk serius menangani masalah tersebut. KPK akan mengawal secara cermat dan memastikan bahwa komitmen pembenahan tata kelola pemerintahan daerah Kepri.

"Agar dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta bebas dari intervensi yang tidak sah dari pihak manapun," katanya.

Nantinya, kata Lili, KPK akan memfasilitasi pertemuan antara pihak yang berkonflik dalam kepemilikan aset. KPK juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait regulasi dan pencatatan aset yang berasal dari hibah.

Selain itu, lanjut Lili, KPK akan mendorong pemda untuk melakukan penarikan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga.

"Tentunya melalui cara-cara persuasif maupun dengan bekerja sama kepada Asdatun Kejaksaan melalui proses hukum perdata dan pidana," katanya.

Terkait perjanjian pinjam pakai aset BMD, KPK mendesak pemda mengacu pada aturan yang berlaku dengan menertibkan administrasi pinjam pakai.

"Terutama yang sudah habis masa berlakunya," kata Lili.


Editor : Nur Ichsan Yuniarto