Kemiskinan Masih Tinggi, Jokowi Pertanyakan Pengelolaan Dana Otsus Aceh Rp8 Triliun

BIREUEN, iNews.id – Presiden Joko Widodo mempertanyakan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh yang mencapai Rp8 triliun ditambah APBD sebesar Rp9 triliun. Gelontoran dana belasan triliun itu ternyata belum mampu menekan angka kemiskinan di provinsi paling barat Indonesia yang masih di angka 14%.

Menurut Jokowi, tiap tahun tersedia dana sebesar Rp17 triliun. Angka tersebut belum termasuk dana APBD kabupaten/kota. Dana tersebut sangat besar sehingga hal yang harus diperhatikan adalah pengelolaannya.

Baca Juga

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

"Apa pun pengelolaan anggaran itu sangat penting. Uang Rp17 triliun itu sangat besar, tetapi bagaimana tata kelolanya? Bagaimana governance-nya? Apakah tepat sasaran, bermanfaat dan dirasakan rakyat? Itu yang menjadi tanda tanya saya," kata Jokowi saat menghadiri acara Kenduri Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, tata kelola pemerintahan dan keuangan harus dilakukan dengan bersih dan akuntabel. "Tadi Bang Surya (Surya Paloh) mengatakan perlu asistensi, saya bertanya pada pemda, kalau perlu besok langsung saya dampingi. Governance, tata kelola harus bersih, harus akuntabel. Kalau saya tanya kepada rakyat, pasti akan bilang iya (perlu asistensi)," papar Jokowi.

Baca Juga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh, Wakil Ketua MPR Ajak Warga Rajut Persatuan

Presiden mengingatkan bahwa banyak provinsi yang tidak seberuntung Aceh karena tidak mendapatkan dana Otsus dan hanya memiliki APBD yang sangat kecil antara Rp6 triliun-7 triliun.

"Jadi, penggunaan APBD, saya titip ke bupati, wali kota, gubernur, gunakan secara fokus. Berikan prioritas hal-hal yang sangat penting. Angka 14 persen kemiskinan (di Aceh) itu besar. Selesaikan dulu ini. Berikan perhatian lewat progam pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Menurut Jokowi, saat ini semua negara berebut investasi karena semakin banyak arus investasi maka pertumbuhan ekonomi sebuah negara akan semakin baik. "Begitu juga untuk provinsi, kabupaten, kota, begitu banyak investasi, arus modal masuk maka masyarakatnya akan sejahtera. Dan posisi negara kita secara GDP nominal di rangking 16. Kita masuk G 20 negara ekonomi maju," katanya.

Artinya, kata Jokowi, Indonesia memiliki masa depan, namun juga banyak tantangan yang harus diselesaikan. "Kita berada pada persaingan, kompetisi yang sangat kuat," katanya.

Editor: Kastolani Marzuki