Kejati Gorontalo Imbau Pemkab Bone Bolango Cermati Tender Proyek

BONE BOLANGO, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo mengimbau Pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar cermat dalam hal tender proyek. 

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo Purwanto Joko Irianto saat diwawancarai usai Pengarahan, Supervisi, dan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, Jumat (9/6/2023).

Baca Juga

Kecamatan Kabila Raih Juara Umum FLS2N dan O2SN Bone Bolango 2023

Purwanto mengatakan, dirinya selaku pimpinan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo mempunyai kewajiban melakukan supervisi atas kinerja di daerah apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

"Hari ini jika dirangkum kegiatan saya ada empat yang pertama memimpin supervisi kinerja bidang pidana khusus, kedua memimpin supervisi bidang pembinaan, yang ketiga ingin melihat kondisi anak-anak saya di semua kejaksaan negeri termasuk sarananya, dan yang keempat mendorong kemajuan di daerah bersama Forkopimda dengan memberi pembinaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi," katanya.

Baca Juga

Sekda Bone Bolango Ingatkan Penyelesaian Pekerjaan Proyek Fisik hingga September 2023

Dirinya juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk menyerap anggaran sebanyak-banyaknya, tetapi dengan cara yang benar. Menurutnya, memilih kontraktor pada suatu proyek haruslah benar, sebab berdasarkan evaluasi, proyek yang putus kontrak cenderung terjadi karena salah memilih kontraktor atau tidak memenuhi syarat.

"Harusnya dalam tender proyek itu harus dilihat kemampuan finansial, peralatan, dan SDM di lapangan. Jadi ULP harus cermat melakukan tender proyek di daerah," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, Kejati Gorontalo siap memberikan pendampingan hukum dalam tender proyek agar bisa memilih kontraktor yang baik, sehingga proyek tersebut bisa diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

"Sekarang banyak terjadi permasalahan dalam proses pencairan anggaran, pekerjaan yang baru selesai 30 persen dilaporkan sudah mencapai 50 persen. Padahal sudah diketahui hal tersebut kelak akan bermasalah kedepan dan hasil pekerjaannya pun tidak akan maksimal dinikmati oleh masyarakat padahal ini menggunakan uang negara," tuturnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S Uloli menuturkan bahwa apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo akan menjadi perhatian pihak pemerintah kabupaten dan menjadi dasar atau pijakan agar jauh dari pelaku korupsi.

"Kita tahu sendiri korupsi ini menjadi satu perbuatan yang benar-benar diberantas oleh negara dan banyak perilaku korupsi yang membuat kami sangat berhati-hati sekali," ucapnya.

Editor: Rizqa Leony Putri