Kasus Cek Kosong, Oknum Anggota DPRD Bengkalis Dipolisikan Pengusaha

Antara ยท Sabtu, 29 Februari 2020 - 06:58 WIB
Kasus Cek Kosong, Oknum Anggota DPRD Bengkalis Dipolisikan Pengusaha
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

BENGKALIS, iNews.id – Oknum anggota DPRD Bengkalis berinisial NH dilaporkan ke polisi oleh Bambang L Hakim, pengusaha asal Kota Pekanbaru. Terlapor diduga melakukan penipuan senilai ratusan juta rupiah.

"Kami bersama klien, sudah mendatangi Polres Bengkalis atas petunjuk Polda Riau, sebab yang bersangkutan NH tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati," ujar Adha Nuraya, kuasa hukum Bambang L Hakim di Bengkalis, Jumat (28/2/2020).

Dia mengatakan, kliennya sempat melaporkan kasus itu ke Direskrimum Polda Riau dengan laporan polisi Nomor: LP/29/1/2020/SPKT/RIAU, tertanggal 20 Januari 2020 tentang Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan uang senilai Rp325 juta. Saat itu, ada upaya kesepakatan dari NH untuk menyanggupi membayarkan melalui perjanjian damai.

Akan tetapi, belakangan NH justru tidak menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia bahkan terkesan menghindar dari perjanjian damai yang disepakati kedua pihak. Korban yang merasa telah ditipu kedua kalinya, kembali mendatangi Polda Riau dan meminta agar permasalahan tersebut diproses kembali.

"Dalam perkara ini ada kesan NH sengaja tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Sementara, hampir dua tahun lamanya kami menunggu kepastian dari kasus cek kosong ini," katanya.

Dia menjelaskan, kasus itu dilatarbelakangi kerja sama kegiatan proyek. Kala itu, NH menjadi direktur salah satu perusahaan bidang konstruksi, PT Riau Sejahtera Mandiri (RSM). Sementara pelapor Bambang L Hakim menjadi bagian dalam pekerjaan tersebut.

Melalui kerja sama, Bambang L Hakim menyanggupi sebagai penyuplai material dan kebutuhan untuk PT RSM yang dipimpin NH. Namun, hingga selesainya pekerjaan dan anggaran kegiatan dicairkan, NH membayar Bambang L Hakim dengan dua lembar cek senilai Rp325 juta. Namun saat dicairkan tidak bisa alias cek kosong.

"Jadi masalah ini kami serahkan sepenuhnya ke penegak hukum agar memproses yang bersangkutan sesuai dengan laporan," ucapnya.

Sementara itu, NH ketika dikonfirmasi mengatakan jika bukan dirinya yang ketika itu menjalan operasional proyek dari perusahaan konstruksi PT RSM. Kendati dirinya sebagai direktur perusahaan, kala itu dia telah memberikan kuasa kepada rekannya bernama Isda Zawawi.

"Direktur perusahaan memang saya, tapi ketika itu perusahaan telah dikuasakan atau dipinjam ke saudara Isda Zamawi. Artinya, perusahaan saya dipinjam saat melakukan pekerjaan yang dilaporkan dan pada Oktober 2019, saya sudah keluar dari perusahaan tersebut," kata NH.

Dia mengakui sama sekali tidak tahu bagaimana ikhwal perjanjian antara Isda dan Bambang L Hakim ketika pekerjaan berlangsung. Sebagai direktur perusahaan, NH selalu menerima tagihan PT RSM. Sewaktu pencairan kegiatan, dia hanya meneken cek untuk menarik uang di bank.

"Atas kuasa yang saya berikan ke Isda Zamawi, setiap 'invoice' tagihan saya terima sehingga saat pencairan dikasih cek untuk menarik uang di bank. Namun saat hendak dicairkan ternyata nilai uang dalam cek sudah dijadikan jaminan," katanya.

NH juga menyebutkan perjanjian damai itu ada, bahkan sudah ada upaya penyelesaian dengan cara diangsur pembayarannya melalui perjanjian di notaris.

Mengenai laporan tersebut, NH akan menyampaikan secara fakta bersama bukti-bukti jika dia tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut.

"Saya tidak tahu menahu soal hal ini, maka saya perlu klarifikasi. Apa perjanjiannya saya juga tidak mengetahui persis. Yang mengetahuinya saudara Isda dan rekan-rekannya. Bahkan sepeser pun saya tidak menerima keuntungan dari pekerjaan tersebut,” ujar NH.

Kasubbag Humas Polres AKP Buha Purba mengatakan, perkara ini sudah dilaporkan dan kini masih dalam penyelidikan.

"Ya benar, adanya laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut sedang dalam proses penyelidikan," kata Buha.


Editor : Donald Karouw