Kasus Aktif Meningkat, Pemerintah Diminta Jangan Fokus Tangani Covid-19 di Jawa

JAKARTA, iNews.id –  Penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah saat ini dinilai masih sangat berfokus di Jawa. Kondisi itu menyebabkan rata-rata kematian dan kasus aktif di luar Jawa mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir.

Kesenjangan juga terjadi di ranah testing, di mana kesiapan laboratorium PCR hingga saat ini masih sangat fokus di Jawa dan sangat minim di daerah luar Jawa.

Baca Juga

Jokowi Sebut Penanganan Pandemi Bertumpu 3 Pilar, Vaksinasi hingga Ketersediaan Obat

“Dengan sebaran kasus yang mulai merembet ke luar Jawa yang menjadi zona merah, saya rasa penanganan pandemi tidak optimal apabila labnya tidak maksimal. Serapan anggaran daerah bisa juga dimaksimalkan untuk hal tersebut,” kata Kontributor Public Health Pandemic Talks, Pritania Astari saat menjadi pemateri dalam Webinar Pelacakan Kontak: Mengoptimalkan Dukungan Masyarakat dalam 3T yang diselenggarakan LeaN ON, Senin (2/8/2021).

Program LeaN On digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan INVEST DM, yang didukung oleh United State Agency for International Development (USAID) melalui program Empowering Access to Justice (MAJU) – The Asia Foundation (TAF).

Baca Juga

Dzikir Kebangsaan, Jokowi : Memohon Tuhan agar Indonesia Terbebas dari Pandemi Covid-19

Pritania juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini juga harus memprioritaskan penanganan pandemi di kelompok rentan, karena berdasarkan data sangat sulit ditemukan bagaimana penanganan pandemi di kelompok rentan seperti kelompok miskin kota, transgender, dan orang penderita HIV.

“Kelompok rentan harus diprioritaskan karena mereka memiliki kerentanan ekonomi yang tidak dapat berdiam di rumah. Mereka harus bekerja setiap hari untuk menutupi kebutuhan mereka,” kata Pritania.

Dalam paparan materinya, Pritania Astari mengatakan serapan anggaran di daerah masih minim, dari 34 provinsi di Indonesia ternyata baru 3 provinsi selama 6 bulan terakhir berhasil memanfaatkan angaran daerahnya untuk Covid-19 di atas 50 persen. 

“Apabila anggaran tidak terserap secara maksimal dan hanya berfokus pada treatment saja, maka penanganan yang ada di hulu akan terabaikan, komunikasi dan edukasi pandemi tidak maksimal, tracing juga tidak maksimal, sehingga muncul misperseption terhadap Covid-19, dan kepatuhan protokol kesehatan dan vaksinasi akan turun,” kata Pritania.

Direktur BNPB Agus Wibowo dalam sambutannya mengatakan, acara tersbeut penting untuk mendiskusikan krusialnya peran masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.  

“Untuk menghadapi pandemi berbagai pihak harus bersinergi dan program LeaN On sejak September 2020 sudah berjuang keras untuk menjadikan 3T sebagai salah satu wadah untuk sinergi tersebut, khususnya di level masyarakat,” ungkapnya.

Webinar tersebut juga dihadiri oleh Sulfikar Amir dari Nanyang Technology University Singapura, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Fachmi Idris dari Palang Merah Indonesia, Pritania Astari dari Pandemic Talks, Egi Abdul Hamid dari CISDI, Bima Arya -Ketua APEKSI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan -Ketua Umum APKASI, dan Anggota Badan Koordinasi Relawat (BKR) Satgas COVID-19 Melva Elfrida Sihombing.

Editor: Kastolani Marzuki