Honor 2 Bulan Belum Dibayar, Petugas Damkar di Mukomuko Ancam Mogok Kerja

MUKOMUKO, iNews.id - Puluhan petugas pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, mengancam akan mogok kerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya menuntut dibayarkannya honor selama dua bulan oleh pemkab.

Komandan Regu Damkar Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko, Riyesdi mengatakan petugas bakal mogok kerja, sampai waktu yang tidak ditentukan.

Baca Juga

Honor 2 Bulan Belum Dibayar, Petugas Damkar di Mukomuko Gelar Unjuk Rasa

"Atau sampai pemerintah daerah setempat membayar honor," kata Riyesdi saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mukomuko, Rabu (29/12/2022).

Dia menambahkan, dalam aksi itu, ada 71 petugas damkar yang menuntut hak berupa honorarium yang belum dibayar pemerintah daerah setempat. Honorarium terhitung bulan November dan Desember 2022.

Baca Juga

Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Kobaran Api di Pasar Sentral Makassar

"Sebanyak 71 orang yang datang hari ini seluruh petugas damkar mulai dari Kecamatan Lubuk Pinang, Kota Mukomuko sampai Ipuh," katanya.

Menurut dia, mereka ini menuntut pembayaran honorarium selama dua bulan dengan total sebesar Rp177,5 juta.

Baca Juga

Ratusan Nakes RSUD Larantuka Mogok Kerja Tuntut Pembayaran Dana Covid

Dia menyebutkan honor setiap petugas damkar yang belum dibayar oleh pemerintah daerah setempat, yakni sebesar Rp800.000 per bulan selama dua bulan dan jasa piket setiap orang sebesar Rp450.000 per bulan.

Dia mengatakan, tidak hanya tahun ini saja honorarium mereka tidak dibayar, tetapi tahun 2020 honor dan jasa piket mereka juga belum dibayar selama tiga bulan dengan jumlah Rp2 juta per orang.

Baca Juga

Dokter Spesialis di RSUD Pasaman Barat Bakal Mogok Kerja sampai Insentif Dibayar

"Saat ini kami fokus menuntut hak kami tahun 2022 ini dulu sebesar Rp2,5 juta per orang," kata dia.

"Tolonglah Pemkab Mukomuko ini perhatian sedikit sama kami petugas damkar ini karena kami sudah menjalankan tugas sesuai permintaan, hak yang kami tuntut ini merupakan nafkah untuk anak dan istri kami," katanya.

Baca Juga

Buruh Ancam Mogok Kerja Massal, Ganjar: Kok Ngancam-ngancam, Mbok Lungguh Ngobrol

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Abdiyanto mengatakan pihaknya harus berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah terkait masalah ini.

"Masalahnya ini, masih ada perbedaan pemahaman antara honor sebagai gaji dan honor sebagai penghasilan lainnya. Ini perlu kita luruskan dengan APIP kita dalam hal ini Inspektorat," kata dia.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto