Gubernur Ansar Ahmad: Jembatan Batam-Bintan Percepat Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan di Kepri

Rizqa Leony Putri ยท Senin, 29 November 2021 - 17:00:00 WIB
Gubernur Ansar Ahmad: Jembatan Batam-Bintan Percepat Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan di Kepri
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad (kiri). (Foto: Pemprov Kepri)

TANJUNGPINANG, iNews.id - Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu daerah yang berada di posisi terdepan di Indonesia. Secara geografis, Kepriberbatasan dengan tiga negara sekaligus, yakni Malaysia, Singapura. dan Vietnam.

Di sebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi. Sementara itu, di sebelah Barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau serta di sebelah timur berbatasan dengan Malaysia, Brunei dan Provinsi Kalimantan Barat.

“Banyak sekali rahmat yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa di tanah Kepulauan Riau. Selain berada pada pintu masuk Selat Malaka, dari sebelah timur, provinsi ini juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik,” kata Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

Dengan motto ‘Berpancang Amanah Bersauh Marwah’, Provinsi Kepri bertekad ingin mewujudkan diri menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Melayu yang didukung masyarakat dengan daya saing tinggi. Sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Kepri saat ini, yakni ‘Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya’.

Sedikit mengulik sejarah, Provinsi Kepri terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 pada 24 September 2002. Ibukota Provinsi Kepri berada di Kota Tanjungpinang. Saat ini, usia provinsi tersebut masih tergolong muda, yaitu 19 tahun.

Namun demikian, nama Kepri sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia, bahkan internasional. Berbagai prestasi sudah pernah diraih dan menjadi salah satu provinsi pemekaran baru di Indonesia yang patut diperhitungkandan menjadi contoh atas keberhasilannya bagi Provinsi lain.

Kepri memiliki lima kabupaten dan dua kota. Masing-masing Kotatanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Setiap kabupaten dan kota yang ada tersebut direkatkan oleh hamparan laut dan dikoneksikan dengan transportasi air.

Menurut Gubernur Kepri, setiap kabupaten dan kota yang ada di Kepri memiliki potensi alam masing-masing yang bisa dieksplor guna menumbuhkan perekonomian, dengan muara menyejahterakan masyarakatnya.

“Kepulauan Riau memiliki laut yang jauh lebih luas dibanding daratan, yakni 96 persen lautan dan hanya sekitar 4 persen saja wilayah daratan. Antara kabupaten dan kota yang satu dengan yang lain dipisahkan oleh laut. Tak heran, untuk membangun sebuah daerah kelautan membutuhkan dana dan tenaga yang tidak sedikit,” tuturnya.

Tidak bisa dipungkiri, antara daerah yang satu dan lainnya di Kepri masih terjadi ketimpangan dalam banyak hal. Salah satu yang paling mencolok adalah dalam hal pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kehidupan sosialnya.

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Kepulauan Riau selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat. Hal itu karena selama provinsi terbentuk 19 tahun yang lalu, pembangunan belum dirasakan merata oleh masyarakat.

Seolah-olah Pemprov Kepri hanya fokus membangun di Batam saja, sehingga Batam lebih maju dan berkembang dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, daerah yang lain dinilai tidak ditangani dan jauh tertinggal.

Untuk meminimalisir anggapan diskriminatif perlakuan Pemprov Kepri terhadap ‘anak-anaknya’ tersebut, berbagai cara dilakukan agar pembangunan di Kepri tidak hanya terpusat di Batam saja. Bagaimanapun juga, Batam memang berada diposisi paling strategis dari sisi potensi investasi dan  ekonomi dibanding daerah lainnya karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

“Tercetuslah pemikiran agar pertumbuhan perekonomian tidak hanya berpusat di kota Batam saja, melainkan bisa menjalar ke kabupaten dan kota lainnya,” ucapnya.

Timbul gagasan membangun jembatan yang menghubungkan Kota Batam dan Pulau Bintan. Dengan jembatan ini, Gubernur Kepri yakin akan bisa membuka keterisoliran masyarakat, mampu mempercepat mobilisasi barang, orang, dan uang.

Jembatan ini, lanjut dia, diharapkan juga dapat mendongkrak perekonomian Kepri secara cepat dan merata, dan yang paling penting, jembatan Batam-Bintan ini nantinya akan menjadi solusi tepat dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan perekonomian di Provinsi Kepri.

“Hal ini juga sejalan dengan rencana undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan. Ditegaskan bahwa masa depan Indonesia adalah laut. Kita tidak bisa hanya mengandalkan daratan saja, karena daerah kepulauan juga memiliki pulau-pulau terluar terbanyak di Indonesia yang perlu diperhatikan dan mendapat peran yang sama untuk Indonesia,” ucapnya.

Menurutnya, jika berbatasan langsung dengan negara-negara lain, dan sudah masanya bagi provinsi ini untuk menghiasi wilayah maritim kita dengan infrastruktur-infrastruktur yang ikonik sekaligus bermanfaat bagi masyarakat banyak. Salah satu jawabannya adalah Jembatan Batam-Bintanini.  

Jembatan Terpanjang di Indonesia

Jembatan yang akan menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan itu disebut akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, jembatan akan dibangun dengan panjang 14,763 kilometer dengan nilai investasi sekitar Rp13,66 triliun.

Jembatan ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas kendaraan dari kedua wilayah. Selain melancarkan mobilitas kendaraan, juga akan memperlancar mobilitas orang, barang dan uang. Kemudian, juga dapat meningkatkan ‘speed’ pertumbuhan perekonomian kedua wilayah, dan selanjutnya menjalar ke wilayah-wilayah lain yang ada di Kepri.

Desain jembatan ini sudah mulai dirancang oleh Pemprov Kepri sejak 2005 silam, dan diperbarui pada 2010. Jembatan Batam-Bintan ini dirancang untuk bisa dilewati kendaraan dengan kecepatan hingga 80 kilometer per jam.

Jembatan Batam-Bintan ini juga dirancang memiliki vertical clearance yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, yaitu Batam-Tanjung Sauh setinggi 27 meter dan Tanjung Sauh-Batam setinggi 40 meter. Penetapan vertical clearance tersebut yang menyebabkan perubahan nilai investasi dari Rp8,78 triliun menjadi Rp13,66 triliun. Tujuannya agar tidak mengganggu aktivitas lalu-lalang kapal-kapal besar.

Rencananya, jembatan memiliki satu on/off ramp yang berlokasi di Pulau Tanjung Sauh. Lajur jembatan sendiri memiliki lebar 3,6 meter dengan bahu luar selebar 3 meter, bahu dalam selebar 1,5 meter, serta lebar median 4 meter. Konstruksi jembatan Batam-Bintan akan dilakukan pada 2022 mendatang dan bisa beroperasi tiga tahun setelahnya atau pada 2025.

“Pembangunan jembatan Batam-Bintan ini menggunakan skema KPBU solicited (pemrakarsa pemerintah). Hingga kini, status proyek jembatan tersebut sudah memasuki finalisasi business case (FBC) dan basic design (desain dasar),” ujarnya.

Seperti diketahui. Pembiayaan pembangunan infastruktur dengan skema KPBU memiliki keunggulan dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai contoh, bagi swasta, memiliki kepastian pengembalian investasi ditambah keuntungan.

Sementara keuntungan yang didapatkan pemerintah adalah banyaknya pihak yang mengawasi, sehingga akan tercipta tertib admininistrasi dan teknis untuk melayani masyarakat lebih baik. Pemprov Kepri mengaku sangat optimis, jembatan Batam-Bintan ini akan menjadi solusi tepat dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan perekonomian di Provinsi Kepri.

“Karena dengan adanya jembatan ini, akan lebih mempercepat lalu lintas dan melancarkan kendaraan dan orang. Hal ltersebut akan berdampak pula pada cepatnya alur barang dan uang yang muaranya akan terwujud pemerataan perekonomian, serta kesejahteraan yang adil dan pendidikan yang setara,” katanya.

(CM)

Editor : Rizqa Leony Putri

Bagikan Artikel: