Ganjar Pranowo Jelaskan Solusi Turunkan Angka Stunting di NTT

KUPANG, iNews.id – Calon presiden (capres) Nomor Urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo, kembali mengunjungi Indonesia Timur di masa kampanye hari keempat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023). Sebelumnya Ganjar telah menyelesaikan awal masa kampanye di Merauke, Papua, 

Ganjar Pranowo menyadari tantangan khusus di Indonesia Timur dan menegaskan kembali komitmennya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat setempat.

Baca Juga

Mahasiswa NTT Antusias Ikuti Kuliah Umum di Kupang: Terima Kasih Sudah Datang Pak Ganjar!

Pantauan di lokasi, kerumunan warga menyambut kedatangan Ganjar pada pukul 11.52 WITA di Bandara El Tari. Ganjar, kemudian melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Mujahidin Penfui, NTT. 

Selanjutnya, Ganjar didampingi rombongan beserta Ketua DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTT, Emelia Julia Nomleni meresmikan Sinode GMIT, Kupang.

Baca Juga

Ganjar Bersama Ulama dan Tokoh NTT Sepakat Jaga Toleransi, Tingkatkan Kualitas Pendidikan hingga Berantas Korupsi

Di sela-sela kunjungan tersebut, Ganjar menjawab pertanyaan wartawan terkait penurunan angka stunting di NTT yang saat ini tertinggi di Indonesia (mencapai 35%). 

Menurut Ganjar, fasilitas kesehatan, satu desa satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes dan satu dokter harus segera disediakan sehingga kondisi ibu mengandung hingga melahirkan dan masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) dapat terpantau.

Baca Juga

Ganjar Pranowo Dapat Pesan Khusus dari Uskup Agung Kupang soal BBM dan SDM di NTT

“Inilah pentingnya pendataan dari seluruh usia kehamilan dari waktu ke waktu yang mesti dipantau. Kalau masalah kita tandai sehingga bisa dicegah. Ada bidannya, ada perangkat desanya, bahkan  seperti di Jawa Tengah, kita mendorong pelajar sebagai pendamping ibu hamil melalui program one student one client,” ujar Ganjar.

Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menjawab pertanyaan wartawan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap terjadi di NTT. Kejadian TPPO yang melibatkan 256 warga NTT pada bulan Agustus lalu menunjukkan urgensi tindakan preventif dan penanggulangan.

Ganjar menyoroti pengalaman pribadinya dalam menangani kasus serupa di Semarang, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan penegak hukum dalam menangani masalah ini.

“Kebetulan kami pernah menangani di Semarang, dia dilatih kerja alasannya akan dikirim di salah satu tempat di Indonesia tapi ternyata trafficking, TPPO kita handle” katanya. 

Editor: Kurnia Illahi