Dua Anggota DPRD Jambi Nyaris Bentrok gegara Beda Pendapat di Sidang Paripurna

JAMBI, iNews.id - Dua anggota DPRD Provinsi Jambi nyari bentrok gegara beda pendapat saat rapat Paripurna membahas Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, Senin (13/9/2021). Rapat yang dihadiri Gubernur Jambi Al Haris dan wakilnya Abdullah Sani itu pun langsung ricuh.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto saat dihubungi membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, kejadian tersebut pada Senin (13/9/2021) sore.

Baca Juga

Ditangkap Polisi, 2 Pemuda di Agam Gagal Isap Ganja di Lapangan Bola

"Perbedaan dalam pendapat itu biasa, karena memiliki pola pikir masing-masing. Biasa bagian dalam dinamika," ujarnya, Selasa (14/9/2021).

Diakuinya, pasca kejadian kemarin saat ini sudah berdamai.

Baca Juga

Tips Wisata ke Taman Bunga Celocia Semarang, Incar Spot Instagramable

"Sudah selesai, sudah salaman, sudah tertawa-tawa. Tidak ada masalah, sudah mesra lagi dan sudah damai," ucapnya.

Sebelumnya, Senin (13/9/2021) kemarin Ketua Fraksi Demokrat Fauzi Ansori dan Kamaludin dari Fraksi PPP nyaris baku hantam saat paripurna di DPRD Provinsi Jambi. Kericuhan tersebut, bermula saat adanya penyampaian poin terkait pengeluaran pembiayaan serta penyertaan modal pada Bank Jambi sebesar Rp40 miliar.

Baca Juga

Tetap Stylish di Tengah Pandemi, Pakai Jam Tangan Ini

Hal ini, membuat terkejut anggota dewan karena meningkat Rp22 miliar dari rencana pada APBD murni yang dianggarkan sebesar Rp18 miliar oleh Gubernur Jambi. 

Terpisah, Ketua Laskar Pemuda Jambi, Hafizi Alatas mengatakan bahwa di paripurna tidak untuk pendalaman materi atau masalah karena di paripurna hanya penyampaian pandangan dari Gubernur Jambi.

Kalaupun mau dibahas, akan ada bagian di komisi-komisi karena paripurna itu harus dihormati.

"Artinya di situ cuman penyampaian saja, kalaupun mau saran boleh, misalnya intruksi saran dan nanti dibahas sarannya di komisi-komisi," katanya.

Menurut Hafiz, ricuh-ricuh di DPRD saat paripurna tidak bagus, karena bisa menjatuhkan marwah paripurna dan menjatuhkan Gubernur dan Wakil Gubernur dan dihadiri semua instansi OPD pemerintah.

"Sebenarnya Gubernur itu tidak perlu menanggapi hal-hal seperti itu, karena bukan ranahnya di paripurna. Masih ada rapat-rapat komisi dan rapat-rapat fraksi atau rapat-rapat lain untuk membahas hal tersebut. Pasalnya, itu hanya penyampaian," katanya.

Dia berharap, kericuhan anggota DPRD saat rapat paripurna tidak terulang kembali karena setiap anggota DPRD harus paham pada tupoksinya saat paripurna.

Editor: Nani Suherni