Dinilai Pemborosan, MUI Minta Pejabat di Lebak Tak Pakai Mobil Dinas di hari Libur

Antara ยท Kamis, 20 Februari 2020 - 15:19:00 WIB
Dinilai Pemborosan, MUI Minta Pejabat di Lebak Tak Pakai Mobil Dinas di hari Libur
Mobil dinas pejabat daerah diimbau tidak dipakai saat hari libur karena bisa Bebani anggaran. (Foto: Dok.iNews.id)

LEBAK, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak Banten mengimbau pejabat tidak menggunakan kendaraan dinas pada hari libur untuk kepentingan pribadi karena bisa membebani anggaran negara.

Penggunaan kendaraan dinas pada hari libur tentu sama dengan pemborosan karena mereka tidak mampu menghemat anggaran negara.

"Kami berharap pejabat itu bisa menghemat anggaran," kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori di Lebak, Kamis (20/2/2020).

Kendaraan dinas yang dibiayai uang negara itu, tentu harus dirawat dengan baik.

Apabila, penggunaan kendaraan tersebut terus menerus hingga digunakan hari libur maka akan menimbulkan kerusakan onderdil.

Kerusakan onderdil kendaraan juga nantinya untuk diperbaiki menggunakan anggaran negara.

Karena itu, jika pejabat memiliki jiwa menghemat anggaran maka mereka semangat untuk mendukung pemberantasan korupsi.

"Kami minta pejabat itu memiliki tanggung jawab untuk pemberantasan korupsi dengan menghemat biaya anggaran negara itu," kata KH Akhmad Khudori.

Menurut dia, pejabat dari kalangan kepala daerah, aparatur sipil negara (ASN) dan politisi pada hari libur sebaiknya tidak menggunakan kendaraan dinas.

Sebab, kendaraan dinas pejabat di daerah butuh anggaran cukup besar. Karena itu perlu dihemat sedini mungkin agar tidak mudah rusak.

Sebaiknya, kata dia, pada hari libur tidak digunakan untuk keperluan pribadi.

Selain itu pejabat juga tidak melakukan pelanggaran dengan menggantikan nomor polisi kendaraan dinas berplat merah menjadi plat hitam.

Perilaku pejabat seperti itu, tentu tidak memiliki akhlak yang baik, bahkan mereka juga melakukan pelanggaran berat dan bisa diproses secara hukum.

Penggantian kendaraan pelat merah menjadi hitam dipastikan melanggar Undang-Undang Lalulintas.

Dengan demikian, MUI Lebak mengajak pejabat di daerah jika hari libur maka kendaraan dinas tersebut lebih baik diparkirkan di kantor.

"Kami minta kendaraan dinas itu bila libur tidak digunakan untuk kepentingan pribadi," katanya.

Menurut dia, kepemimpinan pemerintahan Umar Bin Khatab, sahabat Nabi Muhammad SAW, patut dijadikan contoh oleh pejabat di Tanah Air.

Sebab, kepemimpinan pemerintahan Umar Bin Khatab itu cukup sederhana dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Beliau melaksanakan pemerintahan dengan ikhlas untuk membangun kemajuan dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan "baldatun toyyibatun ghofurrohim" (negara aman damai dan penuh ampunan).

"Kami yakin apabila pejabat itu bisa menghemat dan mengirit anggaran dipastikan bisa mensejahterakan masyarakat," katanya.

Dia juga meminta pejabat dalam melaksanakan tugasnya tentu harus bersikap jujur dalam penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Artinya, kata dia, jangan sampai biaya tugas ke luar daerah menghabiskan dana negara Rp2 juta.

Namun, dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) menggunakan anggaran Rp5 juta.

Perbuatan seperti itu, tentu tidak bersikap jujur juga sama dengan melakukan tindak pidana korupsi.

"Saya kira perbuatan korupsi hukumnya haram dan melakukan pelanggaran hukum negara," ujarnya.


Editor : Kastolani Marzuki