Bupati Pasangkayu Serahkan Sertifikat Halal UKM saat Rakor GTRA BPN/ATR

PASANGKAYU, iNews.id - Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa menyerahkan sertifikat halal kepada lima Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pasangkayu. Prosesi penyerahan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) BPN/ATR Kabupaten Pasangkayu di Pola Kantor Bupati, Rabu (12/7/2023).

Adapun kelima UKM yang mendapat sertifikat halal, yaitu Amplang Desa Pangiang, Minyak Nyoro Desa Kalola, Kripik Kelapa Desa Kalola, Minyak Kelapa Desa Kaluku Nangka, Vco Desa Kaluku Nangka).

Baca Juga

Bahas Pilkades 2023, Pemkab Pasangkayu Gelar Rakor bersama Forkopimda

Turut hadir dalam Rakor GTRA, Kepala BPN/ATR Pasangkayu, Forkopimda Pasangkayu, Asisten Bidang Pembangunan Imran Makmur, Kepala OPD Lingkup Pemkab Pasangkayu, pejabat fungsional dan struktural Kementerian ATR/BPN Kabupaten Pasangkayu, serta anggota Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Pasangkayu.

Bupati Yaumil dalam sambutannya mengatakan, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) adalah sebagai forum kerja sama lintas sektor yang dibentuk oleh Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan Reforma Agraria. Termasuk di antaranya, yaitu untuk menyelenggarakan diskusi lintas sektor demi mencapai kebijakan yang dapat disepakati bersama.

Baca Juga

Pemkab Pasangkayu Gelar Harmonisasi Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah

"Masalah agraria merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penanganan yang amat serius dan ekstra hati-hati, karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat khususnya masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah," kata Yaumil.

Menurutnya, posisi pemerintah dalam menangani permasalahan pertanahan dihadapkan pada masalah yang serba sulit. Sebagai pemerintah, lanjutnya, mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, dan pada posisi yang lain tuntutan akselerasi pembangunan ekonomi yang harus dipacu, yang pada akhirnya membutuhkan tanah sebagai tempat pijakan segala aktivitas ekonomi tersebut.

Banyaknya jumlah sengketa dan konflik agraria serta kompleksitas permasalahan dalam sengketa dan konflik yang terjadi saat ini membutuhkan perhatian serius. Yaumil menegaskan selain kelembagaan, penanganan sengketa agraria juga perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar dalam implementasinya tidak menimbulkan benturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta penanganan sengketa yang dihasilkan memiliki kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya.

"Sebagaimana kita ketahui juga, konflik pertanahan bukan hanya dengan masyarakat, tetapi masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, pemerintah melaksanakan agenda reforma agraria, dengan lahirya peraturan Presiden nomor 86 tahun 201 8 tentang Reforma Agraria," katanya.

Perpres tersebut merupakan komitmen Pemerintah untuk omelakukan penataan aset dan akses agraria yang telah diamanatkan dalam TAP MPR nomor 9/MPR/2001 dan Undang-Undang Pokok Agraria Reforma agraria dibutuhkan ntuk menata kembali penguasaan pemilikan
penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penanganan sengketa dan konflik agraria.

Adapun yang menjadi tujuan pokok dari reforma agraria adalah penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu dengan program-program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penataan akses untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan subjek reforma agraria.

Di akhir sambutannya, Yaumil  berharap agar senergitas yang terjalin dalam GTRA di Kabupaten Pasangkayu dapat mewujudkan berbagai tujuan penyelenggaraan reforma agraria. Melalui upaya-upaya penataan asset, pihaknya juga berharap agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Kemudian, keterlibatan seluruh sumber daya secara optimal sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan reforma agraria di tanah Pasangkayu.

"Maka dari itu rakor yang di laksanakan hari  ini, diharapkan dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai usaha bersama untuk mencapai tujuan reforma agraria di Kabupaten Pasangkayu, serta kegiatan ini juga hendak menjadi wadah evaluasi terkait sejauh mana pencapaian program reforma agraria," tuturnya.

Editor: Rizqa Leony Putri