BNN dan Kemenkumham Sidak Lapas Kendari, Semua Napi Narkoba Dites Urine

KENDARI, iNews.id - Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan sidak bersama di Lembaga Pemasyarakatan Kendari, Selasa (23/2/2021) malam. Seluruh napi narkoba dites urine.

"Malam hari ini kami bersama BNNP Sultra melakukan sidak, karena memang ada MoU program sinergitas kami dalam rangka penanganan narkoba di dalam lapas. Bahwa petugas pemasyarakatan bekerjasama dengan BNNP tidak main-main dalam penanggulangan narkoba," kata Kadiv Pemasyarakatan Kemenkumham Sultra Muslim, Rabu (24/2/2021).

Dia mengatakan, sidak yang dilakukan pihaknya bersama BNNP sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam upaya pemberantasan narkoba di dalam lapas/rutan.

Seluruh blok narapidana narkoba disisir oleh tim. Namun, tidak ada satu pun ditemukan barang terlarang dari sel. Seluruh napi narkoba menjalani tes urine, termasuk napi yang sedang menjalani rehabilitasi.

"Yang kami sisir pertama di blok rehabilitasi dan alhamdulillah blok ini ternyata steril. Kemudian setelah kami melakukan penggeledahan tidak ada barang yang terlarang. Kami juga tes urine alhamdulillah tidak ada yang positif narkoba," ujarnya.

Menurutnya, jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra tidak pernah tutup mata ketika ada laporan tentang peredaran narkoba jaringan lapas ataupun rutan.

Dia menegaskan, jika ada pegawai yang ikut terlibat dengan peredaran narkoba akan mendapat sanksi berat bahkan bisa pemecatan. Dia terus mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak terlibat pada penyalahgunaan atau pun peredaran gelap barang narkoba tersebut.

Usai melakukan sidak, Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial BNN Provinsi Sultra La Mala mengapresiasi kinerja Lapas Kendari yang selalu transparan dalam penanganan kasus narkoba.

"Blok TC (Therapeutic Community) ini dari 2013 memang selalu bersih. Saya salut Lapas Kendari transparan, luar biasa. Kami dengan Pak Kadiv betul-betul melaksanakan tugas dengan baik. Narkoba itu tidak ada tawar-menawar, kalau petugas terlibat tetap diproses," katanya.

Editor: Reza Yunanto