Bawaslu Berikan Sanksi Paslon yang Melanggar Protokol Kesehatan

MATARAM, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB akan menindak tegas bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan dengan mengumpulkan massa saat pendaftaran di KPU beberapa waktu lalu. Sanksi tegas itu untuk mencegah klaster pilkada.

Ketua Bawaslu NTB, M Khuwalid mengatakan, tindakan tegas tersebut mulai diberlakukan saat bapaslon sudah resmi ditetapkan menjadi paslon.

Baca Juga

NTB Jadi Pelopor Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Pilkada

“Bawaslu bersama KPU NTB berkomitmen untuk memberikan sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran khusunya bagi para paslonkada yang menghadirkan massa dan menimbulkan kerumunanan dalam jumlah banyak di tengah pandemi Covid-19,” katanya, Rabu (16/9/2020).

Pemberian sanksi tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan menjaga agar masyarakat tetap sehat selama berlangsungnya pesta demokrasi Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten dan kota.

Baca Juga

Pemprov NTB Terapkan Denda Tak Pakai Masker hingga Rp400.000 Mulai Hari Ini

“ke depan, kami mengimbau paslon untuk melakuan kampanye secara virtual atau online guna menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi dapat menimbulkan klaster pilkada,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki