Bantuan Rehab-Rekon Bencana di Sulteng Belum Optimal, Wapres JK Berang

Antara ยท Kamis, 11 April 2019 - 17:23 WIB
Bantuan Rehab-Rekon Bencana di Sulteng Belum Optimal, Wapres JK Berang
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). (Foto: dok iNews)

JAKARTA, iNews.id – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) berang dan memarahi jajarannya dalam rapat internal perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal itu lantaran belum optimalnya penyaluran dana bantuan, baik stimulan maupun untuk rumah rusak dan santunan bagi korban gempa, tsunami dan likuifaksi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, seusai mengikuti rapat di Kantor Wapres di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

"Tadi Pak JK sedikit marah karena ini sudah enam bulan 'mosok' masih verifikasi terus. Jadup (jaminan hidup) itu sudah selesai sejak Desember (2018) sampai sekarang, mestinya jadup-nya harus jalan," kata Basuki.

Wapres telah menginstruksikan agar dana bantuan tersebut segera disalurkan kepada masyarakat. Berapa pun jumlah warga yang telah diverifikasi sehingga tidak perlu menunggu hasil verifikasi dari Pemprov Sulteng dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tuntas.

"Makanya harus segera disiapkan, untuk minggu depan harus keluar. Kemudian yang stimulan Rp50 juta (bagi warga) yang tidak direlokasi juga harus sudah disalurkan minggu depan," ujar Basuki.

Sebelumnya, dalam rapat serupa pada 18 Maret 2019 di Kantor Wapres Jakarta, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan kendala penyaluran dana bantuan tersebut ada pada 'asesmen' yang dilakukan BNPB.

Dalam rapat tersebut, Wapres JK menegur langsung gubernur akibat proses verifikasi warga penerima bantuan tidak kunjung beres sehingga menyebabkan masyarakat tidak segera mendapatkan dana bantuan tersebut.

"Pak Wapres tegur saya, kok selalu verifikasi. Jadi Pak Doni (Kepala BNPB) bukan tidak percaya, tapi beliau lebih yakin kalau itu diverifikasi kembali dengan data yang sudah ada. Beliau (Doni Monardo) bahkan ada satgas-satgasnya, ada tiga kolonel ditempatkan di sana untuk membantu asesmen dan verifikasi," kata Gubernur Longki.

Hingga Maret, penerima santunan duka atau jaminan hidup sebesar Rp15 juta telah diverifikasi sebanyak 1.906 dari 4.000-an ahli waris korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi. Santunan tersebut disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).


Editor : Donald Karouw