Aktif Berantas IUU Fishing, KKP Dapat Dukungan Lembaga Regional

JAKARTA, iNews.id- Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pemberantasan IUU Fishing mendapat dukungan dari sejumlah mitra regional. Salah satu dukungan tersebut diberikan dalam rangka penguatan peran Regional Plan of Action to Combat IUU Fishing (RPOA-IUU), di mana Indonesia yang dikoordinasikan oleh KKP merupakan Sekretariat regional dari inisiatif tersebut.

“Ini bagian dari upaya diplomasi pemberantasan IUU Fishing, penguatan RPOA-IUU ini penting bagi Indonesia dan juga Kawasan ASEAN dan sekitarnya,” kata Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Antam Novambar pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD)  Penguatan Peran RPOA-IUU yang dilaksanakan secara virtual 3-4 Agustus 2021.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, berbagai dinamika dan modus operandi serta jaringan yang terlibat dalam praktik IUU Fishing ini terus berkembang sehingga perlu untuk mendapatkan atensi dan perhatian. Selain terus  mendorong penguatan pengawasan dan penegakan hukum, tentu perlu pendekatan diplomatik, melalui kerangka kerja sama dan sinergi antar negara di kawasan.

“RPOA-IUU yang telah berdiri sejak 2007 dan memiliki 11 negara anggota ini, memiliki peran yang strategis,” ucapnya.

Sementera itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP yang juga Coordinator Secretariat RPOA-IUU Suharta mengungkapkan, bahwa dalam FGD tersebut, RPOA-IUU secara konkret telah memperoleh dukungan program dari Australia, UNDP/ATSEA-2 dan FAO-ISLME. Hal tersebut tentu merupakan modal yang berharga untuk mendorong peran RPOA-IUU dalam penguatan pemberantasan IUU Fishing di kawasan.

“Terima kasih kepada mitra-mitra kerja sama, semoga ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat RPOA-IUU,” ujarnya.

Sebagai informasi, RPOA-IUU merupakan sebuah inisiatif regional yang disepakati pada 2007 di Bali, oleh 11 negara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam RPOA-IUU didirikan dengan tujuan mempromosikan tata kelola perikanan yang bertanggung jawab, termasuk mendorong penguatan pemberantasan IUU Fishing.

Dalam FGD yang dilaksanakan berkolaborasi dengan Satgas 115 tersebut, sejumlah kementerian/lembaga hadir di antaranya unsur-unsur Satgas 115 (TNI AL, KKP, Polri, Kemenlu, Kemenkopolhukam), Kemenkomarves, dan Bappenas. Selain itu sejumlah mitra regional juga hadir di antaranya FAO-ISLME, UNDP-ATSEA-2, CTI-CFF, USAID, CTC, NAM CSSTC, IOJI, dan DAWE Australia. CM

Editor: Syarif Wibowo