459 Kades dari 6 Provinsi Terjerat Korupsi, Jamintel Kejagung: Hanya Banten yang Zero

JAKARTA, iNews.id - Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung), Reda Mantovani menyebutk, 459 kepala desa (kades) dari enam provinsi terlibat dalam perkara korupsi. Dia berharap, program Jaksa Garda Desa mampu mewujudkan desa bebas dari tindak pidana korupsi.

Program tersebut dianggap krusial dalam mencegah praktik korupsi oleh perangkat desa. Provinsi Banten ditetapkan sebagai daerah percontohan pelaksanaan program ini.

Baca Juga

Kasus Perambahan Hutan di Aceh Tengah, Oknum Kades Ditangkap Polisi

"Dari 459 kepala desa yang terjerat tipikor, hanya Provinsi Banten yang zero. Harapannya, tahun depan tidak ada, minimal provinsi yang kami datangi (tidak ada kasus), termasuk Maluku Utara," kata Reda, dikutip Selasa (30/9/2025).

Dia menjelaskan, implementasi program Jaksa Garda Desa dilakukan secara bertahap. Hingga kini, program baru dijalankan di enam provinsi agar proses pengawasan bisa lebih sistematis.

Baca Juga

Waduh! 3 Kades di Magelang Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

"Pelaksananya kita memang melakukannya step by step, provinsi by provinsi agar intinya inputannya, monitoringnya jadi lebih tertata. Kami memulainya provinsi by provinsi," ucapnya.

Menurutnya, Kejagung akan terus memantau kesiapan provinsi lain untuk mengadopsi program tersebut, dengan harapan seluruh provinsi dapat melaksanakannya pada 2026.

"Harapannya di awal tahun depan sudah tercover semua ini," katanya.

Di sisi lain, Gubernur Banten Andra Soni menyebutkan bahwa program Jaksa Garda Desa merupakan inovasi dari Kejagung yang mendukung poin keenam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah demi mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, serta pengentasan kemiskinan.

Andra mengungkapkan rasa syukurnya karena Banten menjadi daerah percontohan dalam program tersebut. "Alhamdulillah provinsi Banten menjadi proyek pencontohan, dan kami sebagai kepala daerah merasa sangat terbantu," ujar Andra Soni.

Dia menuturkan, program ini akan meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa serta memperkuat akuntabilitasnya. Menurutnya, inisiatif Jamintel Kejagung ini membantu kepala desa menghindari penyalahgunaan dana desa.

Editor: Kurnia Illahi