SERANG, iNews.id - 4 Oktober merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Banten. Lantaran, pada 4 Oktober 2000, Banten resmi menjadi daerah otonom yang berpisah dari induknya, Provinsi Jawa Barat.
Perjalanan panjang pembentukan Provinsi Banten yang telah melewati berbagai tantangan besar melalui perjuangan semua elemen masyarakat, yang dimotori oleh para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, pemerintah dan anggota DPRD kabupaten/kota, serta mahasiswa.
Bahkan, Pemprov Banten yang menginjak usia 23 tahun ini telah mencatatkan banyak pencapaian positif sepanjang perjalanan pembentukan sebagai sebuah provinsi. Pencapaian positif itu ditorehkan dari berbagai sektor, di antaranya infrastruktur, kesehatan, penurunan angka stunting, peningkatan sumber daya manusia, dan sektor lainnya.
Muaranya adalah bagaimana perbaikan yang terus dilakukan pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan lebih baik, derajat kesehatan meningkat, pendidikan semakin berkualitas, dan pencapaian positif lainnya.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, selepas pandemi Covid-19, dituntut terus berinovasi dan bersinergi, menyatukan visi dan misi dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Banten sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.
Dalam rencana tersebut, pertumbuhan ekonomi Banten di 2023 ditargetkan pada kisaran 5,02-5,15 persen. Triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen (yoy).
Begitu pula kondisi ketenagakerjaan pada 2022 yang mengalami perbaikan. Kondisi ini ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 8,98 persen pada 2021 dan menjadi sebesar 7,97 persen di 2023. Hal tersebut menunjukkan pemulihan aktivitas perekonomian yang berdampak pada penguatan penyerapan tenaga kerja.
Selanjutnya, tingkat kemiskinan juga mengalami perbaikan dari 2007 sebesar 9,07 persen menjadi menjadi 6,17 persen atau 826,13 ribu jiwa pada Maret 2023. Capaian tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,36 persen.
Kemudian gini ratio, di mana pada 2007 sebesar 0,370 dan menjadi 0,368 di 2023. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan ketimpangan nasional dengan tingkat gini ratio sebesar 0,388 poin.
Demikian juga dengan pembangunan manusia yang secara konsisten terus mengalami kemajuan, ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Pada 2007, IPM Banten sebesar 61,14 persen dan pada 2022 IPM Banten mencapai 73,32 poin atau meningkat 0,60 poin dibandingkan dengan 2021 yang sebesar 72,72 poin.
Capaian ini berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM nasional yang sebesar 72.91 poin. Angka tersebut menempati peringkat delapan nasional.
"Berdasarkan Permen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokiasi Tematik Nomor 3 tahun 2023, aspek tata kelola pemerintahan yang berfokus pada lima tema pelaksanaan, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan serta percepatan prioritas aktualitas presiden, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi," kata Al Muktabar.
Pertama, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dengan target pemerintah pusat nol persen pada 2024. Adapun capaian Provinsi Banten dalam penuntasan kemiskinan ekstrem pada periode September 2022 sebesar 0,43 persen atau berjumlah 57,38 ribu jiwa yang berada di atas capaian nasional sebesar 1,74 persen.
Kedua, peningkatan realisasi investasi. Di mana semester I-2023, realisasi investasi mencapai Rp50,66 triliun yang masuk dalam peringkat kelima secara nasional. Investasi tersebut telah menyerap sebanyak 56.704 orang.
Ketiga, pengendalian tingkat inflasi. Tema ini berupaya untuk mengendalikan inflasi melalui operasi pasar murah dan gelar pangan murah sebanyak 87 kali, serta melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
Selanjutnya, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD. Selain itu, dilakukan juga stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP Bulog, serta eksekusi beras rampasan negara oleh Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten untuk disalurkan kepada masyarakat miskin dan warga yang memiliki anak stunting.
Keempat, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Hal ini dalam rangka meningkatan pengguna produk dalam negeri, belanja pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui e-katalog nasional, e-katalog sektoral, dan e-katalog lokal yang lebih banyak disediakan oleh penyedia lokal atau pelaku usaha setempat.
Kelima, digitalisasi pemerintahan. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemprov Banten telah menetapkan Pergub Nomor 19 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Provinsi Banten telah memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,15 dengan predikat baik.
Penghargaan
Berkaitan dengan akuntabilitas kinerja keuangan, Pemprov Banten kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali secara terus menerus.
Demikian juga dengan upaya pencegahan korupsi. Pemprov Banten terus pro aktif bersinergi dan bekerja sama dengan para pihak untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi, di antaranya melalui pemenuhan monitoring center for prevention (MCP KPK) dan sosialisasi anti korupsi.
Selain itu, pencegahan korupsi juga dilakukan lewat keterbukaan informasi publik yang saat ini capaian predikat keterbukaan informasi masuk kategori tertinggi atau informatif.
Dalam pengelolaan SDM ASN, Pemprov Banten juga memperoleh apresiasi dari BKN dengan diperolehnya empat penghargaan BKN Award 2022 pada kategori penerapan pemanfaatan data sistem dan informasi computer assisted test (cat), penerapan manajemen kinerja, piloting sistem informasi aparatur negara pelayanan kenaikan pangkat, dan peningkatan pelayanan kepegawaian BKD.
Pelaksanaan APBD 2023, pendapatan daerah hingga 30 September 2023 telah mencapai 71,93 persen yang secara nasional masuk sepuluh daerah tertinggi. Sedangkan, belanja daerah tahun anggaran 2023, hingga September ini telah mencapai 58,17 persen yang menempati urutan kesembilan tertinggi secara nasional.
Pendidikan dan Kesehatan
Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan pendidikan, Provinsi Banten telah memiliki 614 SMA, 746 SMK, dan 109 SKH negeri dan swasta, dengan jumlah guru sebanyak 26.187 orang dan 9.997 tenaga kependidikan.
Selanjutnya untuk meningkatkan partisipasi sekolah, Banten masih melaksanakan program pendidikan gratis melalui bantuan operasional sekolah daerah serta pemberian hibah pada SMA, SMK, dan SKH swasta. Atas langkah-langkah tersebut, Pemprov Banten memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Anugerah Mendeka Belajar kategori transformasi pembelajaran.
Pada bidang kesehatan, cakupan pelayanan jaminan kesehatan melalui skema UHC (universal health coverage), Banten telah mencapai 94,44 persen. Melalui skema ini, masyarakat dapat menerima layanan kesehatan gratis yang disediakan rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya yang dibiayai BPJS.
Pada 2023, Banten telah memiliki 126 rumah sakit, 251 puskesmas, 1.703 klinik dan didukung oleh tenaga kesehatan 14.601 tenaga medis yang terdiri atas dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis dan 26.589 paramedis yang terdiri dari tenaga bidang dan perawat, dan 744 tenaga gizi.
Upaya percepatan penurunan stunting dilakukan melalui kolaborasi dengan semua pihak melalui aksi konvergensi penurunan stunting yang telah membuahkan hasil nyata. Prevalensi stunting pada 2022 berada di angka 20 persen terjadi penurunan prevalensi stunting di delapan kab/kota sebanyak 4,5 persen.
Berdasarkan data EPPGBM hasil penimbangan Februari 2023, angka stunting yang semula 20,0 persen mengalami penurunan sebesar 3,6 persen, sehingga menjadi 16,4 persen. Kemudian berdasarkan aplikasi e-dasawisma yang dikembangkan oleh TP PKK, per 22 Agustus 2023, anak yang mengalami stunting tersisa 19.192 dari total 29.794 anak.
Infrastruktur
Pada aspek pembangunan infrastruktur, Banten terus berkomitmen untuk menuntaskan 100 persen tingkat kemantapan jalan dan jembatan serta pemenuhan spesifikasi teknis jalan provinsi.
Dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), pemprov menyiapkan pengelolaan dan pengembangan SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Sindang Heula dengan alokasi daerah layanan yang meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Pemprov juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni terutama bagi korban bencana dan penduduk yang berada pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi. Pada 2022, Pemprov Benten telah menangani 66 RTLH dan di 2023 telah dialokasikan penangangan 247 RTLH.
Provinsi Banten dikenal sebagai lumbung listrik Indonesia, mengingat listrik yang dihasilkan Banten telah mencapai 6.935 MW, dengan pemakaian daya Banten hanya 3.416 MW, maka surplus ini harus terkompensasi dengan pemenuhan rasio elektrifikasi. Dari target 100 persen seluruh rumah teraliri listrik, telah tercapai 97,67 persen.
Ekonomi
Pada bidang pembangunan ekonomi, kebijakan dan intervensi hulu-hilir telah dilakukan oleh pemprov, khususnya sektor pangan. Ke depannya, Banten dapat menjadi poros pangan nasional dengan posisi strategis terhubung antara sentra produksi di Sumatra dengan sentra konsumsi di Jawa, terlebih adanya jalan tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatra apabila sudah tuntas terbangun.
Berkaitan dengan kedaulatan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dan masyarakat, bahwa terdapat tiga pilar utama yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan dan stabilitas pasokan, serta pemanfaatan pangan melalui konsumsi, keamanan, dan mutu pangan.
Saat ini, Banten dalam kondisi yang telah mampu mewujudkan kemandirian pangan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan, pengembangan potensi pangan lokal, diversifikasi pangan, penguatan kapasitas petani, peningkatan sarana prasarana pertanian, dan peran aktif masyarakat, serta mitigasi risiko pangan melalui penyediaan cadangan pangan.
Realisasi produksi padi pada periode Januari hingga Agustus 2023 sebanyak 1,65 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 1,04 juta ton beras. Kemudian, prognosa produksi padi di September hingga Desember mencapai 756,4 ribu ton GKG atau setara dengan 478,2 ribu ton beras.
Dari angka tersebut, diproyeksikan pada 2023, produksi padi sebanyak 2,4 juta ton GKG atau setara dengan 1,5 juta ton beras dan kebutuhan beras di tahun ini sebanyak 1,4 juta ton beras. Artinya, Banten telah mampu memenuhi kebutuhan beras secara mandiri bahkan neraca produksi beras mengalami surplus sebanyak 128,3 ribu ton.
Selanjutnya, berkenaan dengan kemarau panjang akibat dari el nino, Pemprov Banten hadir di tengah-tengah masyarakat melalui kepemilikan cadangan pangan pemerintah sebesar 214,99 ton beras, beras persediaan sumber dana insentif daerah sebesar 2.139,17 ton yang siap disalurkan apabila masyarakat sudah membutuhkan, dan Banten memiliki pangan lokal seperti jagung, pisang, porang, singkong, talas beneng, sukun dan ubi jalar.
Kemudian, identifikasi dan mapping lokasi terdampak kekeringan, percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan, peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam, peningkatan ketersediaan air dengan membangun atau memperbaiki embung, dam, parit, sumur pantek, power threaser, sumur resapan, dan pompanisasi, serta pengelolaan jaringan irigasi sepanjang 361,3 kilometer dengan luas layanan 29,211 hektare.
Pemprov Banten juga menyediakan benih tahan kekeringan dan organisme pengganggu tumbuhan, program 1.000 hektare adaptasi dan mitigasi dampak el nino, pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri, dukungan pembiayaan KUR dan asuransi pertanian, dan penyiapan lumbung pangan sampai tingkat desa.
Pada bidang Kelautan dan Perikanan, pemprov telah melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan yaitu Labuan, Binuangen, Cikesik, dan Cituis dalam bentuk pembangunan tanggul pemecah ombak, docking, pemagaran, pengerukan dan perbaikan dermaga pendaratan, serta perkampungan nelayan.
Deretan keberhasilan yang dicapai Pemprov Banten merupakan bentuk sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024, Pemprov Banten telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan Perda No.5 tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024, yaitu dengan membentuk dana cadangan Rp650 miliar melalui APBD 2023 dan APBD 2024.
Editor : Anindita Trinoviana
Artikel Terkait