PASANGKAYU, iNews.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melakukan rapat bersama Persiapan Pelaksanaan Program Empat Plus Satu, yakni Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak dan Pengendalian Inflasi. Agenda ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (1/8/2023).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat M Natsir, Sekda Pasangkayu Muhammad Zain Mahmud, Asisten Bidang Pembangunan Imran Makmur, Inspektorat Pasangkayu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pasangkayu, Bappeda dan Litbang Pasangkayu.
Kemudian, hadir pula perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasangkayu, Dinas Pertanian Pasangkayu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasangkayu, Dinas Kesehatan Pasangkayu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasangkayu, Camat Pasangkayu, Camat Bambalamotu, Tim Penggerak PKK Pasangkayu, dan Tim Inspektorat Sulbar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu Muhammad Zain Mahmud mengatakan, rapat yang dilaksanakan tersebut merupakan tindak lanjut Hasil Pertemuan Rapat Virtual Bersama Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin langsung Inspektur Inspektorat M Natsir, yang dilaksanakan pada Jumat, 21 Juli 2023 lalu.
"Untuk anggaran tahun 2024 seluruhnya dapat merujuk kepada Pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak dan Pengendalian Inflasi. Program tersebut dapat dijadikan program prioritas di Kabupaten Pasangkayu karena sangat sesuai dengan kondisi daerah," kata Zain.
Sementara itu, program tersebut juga searah dengan visi misi Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa dan Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus, yaitu untuk mewujudkan Pasangkayu yang makin sejahtera, maju dan bermartabat berlandaskan keberagaman.
Di akhir penjelasannya, Zain juga menuturkan bahwa program yang akan dilaksanakan ini juga merupakan tindak lanjut dari program sebelumnya, yang berupaya mengatasi kemiskinan dan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui integrasi dan sinkronisasi program lintas sektor yang berbasis desa dan kelurahan.
"Sasaran yang ingin kita capai adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan berkurangnya angka kemiskinan dan juga kurangnya pengangguran, menurunnya angka stunting masyarakat, terpenuhinya usia anak sekolah, mencegah pernikahan usia dini, serta penekanan inflasi daerah yang memadai. Semua program tersebut harus dilaksanakan secara bersama, baik pemerintah pusat provinsi maupun kabupaten," ujarnya.
Editor : Rizqa Leony Putri
Artikel Terkait