PALU, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada seluruh masyarakat menjaga persatuan jelang Pemilu 2019. Terkait itu, MUI mengimbau agar gerakan #2019GantiPresiden maupun #2019Tetap Jokowi dihentikan.
Imbauan ini mengingat pemilihan presiden belum memasuki masa kampanye. Lebih dari itu, dua gerakan yang terus digelorakan masing-masing pendukung menjurus kepada perpecahan.
"Karena ini belum waktunya kampanye, hentikan deklarasi ‘Ganti Jokowi' maupun 'Tetap Jokowi'. Jadi dua-duanya, bukan hanya satu (ganti presiden)," kata Ketua Komisi Dakwah MUI Muhammad Cholil Nafis di IAIN Kota Palu, Minggu (5/8/2018).
Cholil menuturkan, MUI menyadari bahwa kontitusi melindungi kebebasan berpendapat. Deklarasi ganti presiden maupun tetap presiden juga dalam konteks kebebasan berdemokrasi. Karena itu, kata dia, MUI hanya mengimbau.
MUI mengkhawatirkan deklarasi yang terus membesar itu justru menimbulkan kekacauan, ketersinggungan, dan melahirkan berbagai persepsi yang menimbulkan instabilitas. Imbauan agar deklarasi ini dihentikan juga agar demi suasana kondusif dan lebih produktif.
"Nanti pemilihan presiden, bisa diganti, bisa tidak diganti. Artinya kalau dipilih ya tidak diganti, kalau nggak dipilih ya diganti. Jadi 2019 bukan penggantian, tapi pemilihan," kata dia.
Dia mengingatkan, yang diharapkan dari proses demokrasi yakni dialektika akademis, program dan penggagasan yang lebih maju. Karena itu, perdebatan mengenai kebangsaan yang didalamnya ada infastruktur, pembangunan moral jauh lebih baik.
"Ya perdebatan itulah yang lebih baik. Tapi kalau hentikan presiden, lanjutkan presiden, dalam pendidikan demokrasi kurang mencerdaskan," katanya.
Editor : Zen Teguh
Artikel Terkait