BUTON TENGAH, iNews.id - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) memperkuat sosialisasi penegasan batas desa melalui Program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Kegiatan tersebut untuk membantu pemerintah daerah menyiapkan data wilayah yang akurat sebelum batas administrasi desa ditetapkan secara definitif.
Sosialisasi dilaksanakan pada 30 Oktober 2026 di Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra). Materi kegiatan mencakup kebijakan penegasan batas desa, dukungan data Badan Informasi Geospasial (BIG), pemilihan peta dasar, metode penelusuran batas, hingga verifikasi teknis hasil penegasan.
Dirjen Bina Pemdes, Bernhard E Rondonuwu yang diwakili Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Lusje Anneke Tabalujan, sebelumnya menegaskan pentingnya kepastian batas wilayah sebagai dasar pembangunan.
“Batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa,” kata Lusje dalam sosialisasi ILASPP, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).
Perkuat Data Peta hingga Verifikasi
Dalam materi sosialisasi, BIG menjelaskan pentingnya penggunaan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 sebagai peta dasar penegasan batas desa. Skala tersebut dinilai memiliki ketelitian geometrik dan detail objek yang lebih sesuai untuk mengidentifikasi batas wilayah, seperti jalan, sungai, saluran, dan bangunan.
Apabila peta RBI skala 1:5.000 belum tersedia, pemerintah dapat menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi (CTRT) dengan resolusi spasial paling rendah empat meter. Data citra dari sumber lain juga dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Materi BIG juga menekankan pentingnya integrasi data geospasial. Peta tematik yang disusun kementerian, pemerintah daerah, maupun pihak lain harus mengacu pada peta dasar agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan, perizinan, maupun program pembangunan.
Tahapan penegasan batas mencakup pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pelacakan batas wilayah, kesepakatan antardesa, hingga pengesahan peta batas melalui peraturan kepala daerah.
Proses tersebut dapat menggunakan metode kartometrik, yakni penelusuran batas melalui peta dan data digital, maupun metode terestris melalui survei langsung di lapangan.
Capaian Sulawesi Masih Perlu Dikejar
Materi Ditjen Bina Pemdes menunjukkan capaian penegasan batas desa secara nasional sebesar 16,77 persen atau 12.622 desa dari total 75.266 desa. Data tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi batas desa dan penataan desa.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait