JAKARTA, iNews.id - Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi iblis atau setan menuai perseteruan. Bukan itu saja, Adil juga mengancam akan bergabung ke Malaysia.
Menanggapi pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo meminta dia untuk minta maaf.
Lalu bagaimana awal perseteruan itu terjadi?
Berawal tidak puas dengan DBH
Adil melontarkan pernyataan Kemenkeu diisi iblis atau setan karena tidak puas dengan dana bagi hasil (DBH) Migas dan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, Pemkab Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel.
Kemudian dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel.
"Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit," kata Adil dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis lalu (8/12/2022).
"Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp700 juta," tanya dia lagi.
Adil pun menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji PPPK di Kepulauan Meranti.
"Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," katanya.
Tak cuma mempertanyakan DBH Aidil juga menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis dan setan. Dia juga mengancam akan bergabung ke Malaysia.
Penjelasan Kemenkeu
Menanggapi ketidakpuasan Bupati Meranti, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun memberikan penjelasan terkait dengan DBH.
Menurut Yustinus, Kemenkeu telah memberikan DBH sesuai dengan perhitungan berdasarkan undang-undang.
"Terkait pernyataan saudara Bupati Kepulauan Meranti yang tidak puas dengan alokasi DBH Kepulauan Meranti, dapat kami sampaikan bahwa perhitungan TKD tahun 2023, khususnya DBH Migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sudah dilaksanakan sesuai ketentuan UU 1/2022 tentang HKPD. Sangat clear dan legitim!" katanya dalam akunnya di Twitter, dikutip Senin (12/12/2022).
Dia kemudian menjelaskan bahwa total alokasi DBH Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp207,67 miliar, meningkat naik 4,84 persen dibanding 2022 dengan DBH SDA Migas Rp115,08 miliar atau turun 3,53 persen.
"Itu karena data lifting minyak 2022 dari Kementerian ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barel setara minyak, sehingga basisnya resmi," jelasnya.
Penurunan lifting ini, kata dia, berpengaruh terhadap alokasi DBH Migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2023.
Menurutnya, dengan adanya penurunan lifting tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu memikirkan terobosan agar lifting di sana bisa ditingkatkan.
Keberatan dan meminta Adil untuk minta maaf
Terkait adanya pernyataan Adil yang menyebut pegawai Kemenkeu diisi iblis adau setan, Yustinus pun menyayangkannya.
Dia pun meminta Bupati Meranti untuk segera meminta maaf secara terbuka terkait pernyataan yang memojokkan Kemenkeu. Hal itu menurutnya perlu agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas.
"Untuk itu kepeda saudara Muhammad Adil untuk segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi, agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas," ujarnya.
Dibahas Kemendagri
Sementara terkait penyataan Bupati Meranti yang mengancam akan bergabung dengan Malaysia menjadi pembahasan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benny Irwan
Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan internal terkait sikap dari Bupati Meranti tersebut.
"Sedang ada pembahasan di internal," ujarnya, Senin.
Namun, Benny pun belum bisa memastikan apakah Muhammad Adil atau jajaran terkait akan dipanggil Mendagri Tito Karnavian untuk proses klarifikasi.
"Kita tunggu hasil pembahasan, ya mas," ujarnya.
Editor : Candra Setia Budi
kemenkeu iblis dan setan Bupati Merangin Muhammad Adil berseteru dengan kemenkeu kronologi bupati meranti
Artikel Terkait