JAMBI, iNews.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.637 sekolah elite dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran makanan bergizi lebih tepat sasaran dan memprioritaskan sekolah maupun wilayah yang membutuhkan.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan kebijakan tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Jambi.
Selain mengevaluasi pelaksanaan program, BGN juga memperketat pengawasan keamanan pangan dan kesiapan dapur penyedia MBG. Sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima manfaat dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih baik sehingga tidak menjadi prioritas program.
"Alasannya ya ini sekolah elite dan bayarannya mahal dan sekolah itu mampu. Sekolah elite kan itu tidak butuh MBG," ujar Sudaryono.
BGN juga tengah memverifikasi pengajuan baru untuk wilayah 3T, yakni terdepan, terluar dan tertinggal, dengan jumlah mencapai 3.000 hingga 5.000 pengajuan.
Evaluasi pelaksanaan MBG turut menyoroti persoalan keamanan pangan yang dinilai masih dipengaruhi ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah penyimpanan bahan baku maupun produk olahan yang tidak sesuai ketentuan, seperti dibiarkan di ruang terbuka meski seharusnya disimpan di lemari pendingin.
Untuk mencegah persoalan serupa, BGN memperketat sertifikasi higiene dan sanitasi. Dapur yang belum memiliki sertifikasi tersebut tidak diperbolehkan beroperasi.
Pengawasan juga diperkuat melalui penambahan tim pengawas, asistensi, inspeksi dapur, serta penunjukan koordinator chef dan pelatihan penanganan bahan baku, termasuk ayam dan ikan.
Dalam sidak tersebut, Sudaryono juga mengingatkan pengelola SPPG agar tidak menggunakan beras SPHP dan Minyak Kita untuk kebutuhan MBG.
Kedua komoditas tersebut merupakan produk yang mendapat dukungan kebijakan harga pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan masyarakat.
BGN meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pelanggaran terkait penggunaan bahan pangan maupun pelaksanaan program MBG melalui saluran pengaduan yang disediakan.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait