Sekeluarga di Pekalongan, Jawa Tengah terpaksa tinggal di kandang kerbau akibat kemiskinan yang mereka hadapi. (Foto: Dok.iNews.id)
Kastolani

JAKARTA, iNews.id - Development Goals (SDGs) di Indonesia, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mencatat persepsi warga terhadap ketimpangan masih tinggi.

Peneliti INFID, Bagus Takwin mengungkapkan, indeks ketimpangan meningkat dari 5,6 pada 2017 menjadi 6 pada 2018. Hal ini berarti warga menilai ada ketimpangan pada enam dari 10 ranah ketimpangan.

INFID secara khusus melakukan survei di tiga daerah tertingga Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

“Hasilnya, persepsi warga terhadap ketimpangan di dua kabupaten tertinggal yaitu di Kabupaten Dompu, dan Kabupaten TTS lebih tinggi dari angka di nasional. Bahkan warga memersepsikan ada ketimpangan di 9 ranah dari 10 ranah di TTS,” kata Bagus Takwin dalam Seminar Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Menurut Bagus, tiga sumber ketimpangan adalah penghasilan, kesempatan mendapatkan pekerjaan, dan harta benda yang dimiliki. Warga di TTS juga menilai ketimpangan gender masih tinggi (79 persen), diikuti Dompu dengan 38 persen dan Kepulauan Pangkajene.

Program Manajer INFID, Siti Khoirun Ni’mah mengatakan, merujuk hasil survei INFID mengenai masih tingginya persepsi warga terhadap ketimpangan, dibutuhkan kerja bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Salah satunya dengan mencapai tujuan dan target SDGs.

"Mengatasi ketimpangan menjadi salah satu tujuan SDGs ke sepuluh dari 17 tujuan yaitu, menurunkan ketimpangan antar dan di dalam negara," katanya.

Ni’mah mengatakan, SDGs menargetkan penurunan ketimpangan melalui pertumbuhan pendapatan 40 persen penduduk termiskin lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Juga dengan menghilangkan segala bentuk kebijakan, hukum maupun peraturan perundangan yang diskriminatif.

Anggota Dewan Pengurus INFID dan Direktur Yayasan SAMIN, Odi Shalahuddin yang empat tahun terakhir bekerja untuk anak yang dilacurkan di lima kota melihat faktor-faktor risiko anak terjebak dalam prostitusi karena adanya suplai dan permintaan.

Faktor kunci mengapa mereka terjebak dalam prostitusi karena faktor kemiskinan. Menurut Odi, anak-anak korban prostitusi terstigma dan tereksklusifkan sehingga makin terjebak dalam dunia yang penuh kekerasan dan eksploitasi.

Pada konstruksi sosial yang demikian, mengubah stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap kehidupan anak-anak yang dilacurkan menjadi syarat utama bagi upaya menyelamatkan kehidupan anak-anak di masa depan.

Menghapus segala bentuk dan praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu target SDGs di tujuan kelima tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.


Editor : Kastolani Marzuki

BERITA TERKAIT