JAKARTA,iNews.id – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 1 Esthon L Foenay-Christian Rotok (Esthon-Chris) meyakini transparansi dan kepastian hukum merupakan pilar penegakan birokrasi berintegritas. Transparansi akan melahirkan kepercayaan masyarakat dan investor.
"Transparansi berkaitan dengan proses, biaya, waktu, dan unit (dalam perizinan). Selama tidak terbuka (transparan) maka orang akan ragu untuk menanamkan modal di NTT," ujarnya dalam debat publik putaran kedua di iNews Center, Jakarta. Selasa (8/4/2018)
Dia menjelaskan, transparansi tidak terbatas pada perizinan, melainkan juga akses kepada masyarakat. Bahkan data tentang NTT pun harus terbuka agar investor mengetahui baik dan buruk jika hendak berinvestasi di NTT.
"Sedangkan kepastian hukum, kalau itu ada, mereka tidak ragu karena kita tidak plin-plan terhadap data yang dimiliki," ujarnya.
Esthon mengingatkan, NTT kaya dengan beragam potensi, namun juga memiliki banyak masalah termasuk dalam birokrasi dan korupsi. Birokrasi NTT dalam pandangannya saat ini dalam proses penataan. “Penataan birokrasi harus dilakukan dengan pendekatan semua pihak, pemerintah, swasta, dan pihak keamanan,” kata Esthon.
Dia menjelaskan, pemerintahan yang baik hanya bisa terwujud jika birokrasinya bersih dari korupsi. Pemerintah juga harus bisa membaca fenomena yang berkembang di masyarakat.
“Kami, Esthon dan Chris juga memprioritaskan pelayanan publik dan siap menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih mencapai 22 persen turun menjadi 50 persen,” katanya.
Debat publik putaran kedua mengusung tema “Penataan Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi”. Pertanyaan dalam debat ini disusun tiga panelis, yakni akademisi Universitas Nusa Cendana David Pandie, pegiat pemberantasan korupsi yang juga akademisi Universitas Nusa Cendana Laurensius Sayrani, dan Ketua Ombudsman NTT Darius Beda Daton. Debat yang disiarkan langsung stasiun televisi iNews ini dipandu presenter Anisha Dasuki.
Editor : Zen Teguh
Artikel Terkait