BANTEN, iNews.id - Penyaluran bantuan sosial (bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT)sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus tepat sasaran. Ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memulihkan ekonomi.
“Kami meminta agar dalam hal teknis penyalurannya tepat sasaran, agar bantuan tersebut betul-betul diterima oleh masyarakat tidak mampu,” kata Ketua Gema Kosgoro Tangerang Selatan, Banten, Agus Syarifudin, Sabtu (3/9/2022).
Keputusan pemerintah untuk mencabut BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar merupakan hal yang wajar.
Menurutnya, penyesuaian harga BBM itu merupakan upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Selain itu, menurutnya, subsidi BBM sangat membebani APBN.
"Penerimaan APBN pada Juli 2022 mencapai Rp1.551 triliun. Tetapi kita hanya mendapat surplus sebesar 0,57 persen atau Rp106,1 triliun karena beban subsidi pertalite dan solar," katanya.
Sehingga, meski kenaikan BBM merupakan kebijakan yang tidak populer, namun hal itu perlu dilakukan agar ekonomi Indonesia dapat terselamatkan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi untuk memberikan bantuan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Bantuan yang akan diberikan itu sebesar Rp 600.000, dengan total anggarannya sebanyak Rp9,6 triliun.
Editor : Nur Ichsan Yuniarto
Artikel Terkait